SIDRAP, PIJARNEWS.COM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidrap, H.Bahrul Appas menggelar Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) tahap III tahun anggaran 2021 peraturan daerah Sidrap nomor 8 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani di CM Cafe dan Resto Desa Mario, Kecamatan Kulo, Rabu (24/11/2021).
Dalam kegiatan itu, Anggota DPRD Sidrap dari fraksi Partai NasDem itu menjelaskan Bagaimana membuat kelompok tani, tujuan atau fungsi kelembagaan pertanian. Perda nomor 8 itu kata dia terdiri 10 bab dan 24 pasal.
Dalam kegiatan itu, ia juga mengemukakan sejumlah masalah terkait kelompok tani, ia mencontohkan temuan dimana ada anggota kelompok tani yang mendapat bantuan namun tidak memiliki lahan, selain itu juga ada ASN yang menjadi ketua.
“Karena itu, tiap tahunnya akan dilakukan evaluasi,” katanya dihadapan para kelompok tani yang hadir.
BeritaTerkait
Tidak hanya itu, Bahrul Appas juga menyoroti Kurangnya tenaga penyuluh, saat ini setidaknya Sidrap masih kekurangan penyuluh sebanyak 40 tenaga, karena saat ini tambahnya ada yang memegang dua bahkan tiga desa, sementara Beban kerja penyuluh sangat berat
“Ini tentu akan mempengaruhi kinerjanya dalam melayani masyarakat petani, Karena itu saya meminta pemerintah Sidrap untuk menambah tenaga penyuluh pertanian,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Peternakan Sidrap Samuel, memuji kejelian Bahrul Appas yang memperoleh temuan terkait kelompok tani, ia pun mengaku kecolongan, bahkan ia menduga itu terjadi karna BPP mendapat tekanan.
“Atau mungkin itu kelompok tani merpati, ada bantuan baru berkumpul,” ujarnya dengan nada bercanda.
Sementara Kabid sarana dan prasarana Dinas pertanian Sidrap Suryanto mengakui atas inisiatif dan tekanan dari H.Bahru Appas di DPRD, dinas pertanian akan lebih selektif, PNS dan pamong tidak boleh menjadi pengurus inti kelompok tani, namun, dibolehkan jika hanya mengisi seksi.
“Kemudian ada anggota kelompok tani, namun tidak punya lahan, ini menjadi masalah, Pada 2022 akan ketat aturannya, Kedepan juga akan ada syarat titik koordinat, tujuannya untuk menghindari kelompok tani siluman,” katanya.
