PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Wakil Ketua I DPRD Parepare, Tasming Hamid mengimbau warga agar memahami Perda Pajak Restoran. Itu ia katakan saat mensosialisasikan Perda Pajak Restoran di Cafe and Resto Lagota, Minggu (10/10/2021).
Tasming menjelaskan, Perda nomor 1 tahun 2017 perubahan atas perda nomor 15 tahun 2011 itu, mengatur mengenai objek, subjek dan wajib pajak. Selain itu, juga diatur mengenai batas omset dikenakan pajak.
“Makanya penting perda ini dipahami. Agar kita yang sebagai pelaku usaha tau posisi kita. Apakah sebagai wajib pajak atau hanya sebagai retribusi saja,” ujar TSM -sapaannya-
TSM juga mengatakan, objek pajak restoran dalam Perda itu, adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikomsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
“Sedangkan, ada juga yang tidak termasuk objek pajak restoran. Yakni pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu rupiah dalam satu hari,” ujarnya.
Legislator Partai NasDem Parepare itu melanjutkan, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Ada juga yang dikatakan sebagai wajib pajak restoran. Yakni orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
Ia melanjutkan, dalam Perda itu juga diatur dasar pengenaan tarif dan tata cara perhitungan pajak.
“Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Sedangkan,
tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 persen,” tambahnya.
Pada kegiatan itu, Tasming turut melibatkan Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, Agussalim guna menjelaskan Perda itu lebih teknis.
Di sosialisasi itu, telah menerapkan Protokol Kesehatan. Setiap peserta wajib menggunakan masker dan dicek suhu tubuhnya sebelum masuk ke ruangan.(*)
Editor : Mulyadi Ma’ruf
