PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Wali Kota Parepare H.M Taufan Pawe akhirnya menemui mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Indonesia (API), Jumat (23/10/2020).
Dalam pertemuan tersebut 8 perwakilan Aliansi Peduli Indonesia meminta Wali Kota Parepare sepakat untuk menolak omnibus law dengan menandatangani surat petisi penolakan yang telah mereka buat.
Menanggapi tuntutan mahasiswa itu, Taufan Pawe mengatakan tidak menolak ataupun menyetujui undang-undang Omninus law.
“Dalam posisi ini saya tidak menolak ataupun menyetujui adanya UU omnibus law, tapi saya sejalan dengan pikiran-pikiran yang melihat persoalan itu baik,” ungkap Taufan Pawe di dampingi Sekda Parepare Iwan Asaad.
Apa yang dikemukakan mahasiswa lanjutnya, semua bisa diterima dengan akal sehat. Ia berjanji akan melaporkannya ke kementerian Dalam Negeri.
“Semua yang disampaikan bisa diterima dengan akal sehat. Untuk itu, nantinya akan kami laporkan ke kementerian Dalam Negeri, bahwa tidak menutup kemungkinan ada yang salah dan keliru dalam penentuan UU Cipta kerja,” jelasnya.
Candra Sosilo perwakilan API mengatakan, Wali Kota Parepare belum mengetahui sepenuhnya isi dari omnibus law.
“Dalam pertemuan ini kami menggaris bawahi sekelas Wali Kota pun belum membaca sepenuhnya isi dari undang-undang ini. Artinya apa, asas keterbukaan publik sama-sama kita temui itu tidak ada,” urainya.
Ia mengatakan, para mahasiswa akan terus menggaungkan persoalan tersebut dengan berbagai gerakan.
“Satu hal yang kami ketahui, teman-teman mahasiswa akan terus melakukan kajian-kajian akademik, kajian-kajian bersama mendiskusikan undang-undang ini, untuk mempersiapkan gelombang tuntutan berikutnya sebagaimna, ditingkat Nasional gerakan penolakan itu terus ada,” jelasnya.
Sebelumnya, Rabu (21/10/2020) lalu, API menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law di Kantor Wali Kota Parepare, namun mereka kecewa lantaran Wali Kota H.M Taufan Pawe keluar kota dan tak menemui pengunjuk rasa. Adu mulut sempat mewarnai aksi tersebut.
Reporter: Hamdan
