PAREPARE, PIJARNEWS.COM – YLP2EM sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI memperkuat kelompok rentan dan marginal melalui Kelembagaan Kelompok Konstituen (KK) di daerah melakukan pertemuan untuk penerimaan pengaduan, penyedian layanan komunitas, advokasi kebijakan dan partisipasi politik di Kota Parepare.
Pertemuan tersebut digelar di Jl Mayor Abdullah Zainuddin, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Selasa (15/10/2024).
Program officer program INKLUSI Suriyanto mengungkapkan kegiatan hari ini itu penguatan untuk kelompok konstituen dalam penanganan pengaduan khusunya menyangkut dua isu yang inklusi bangun yakni perlindungan sosial dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Penguatan ini kami lakukan yang ketiga kalinya dengan lebih fokus untuk sama-sama mencari tantangan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh kelompok konstituen dalam menangani pengaduan,” katanya kepada Pijarnews.com.
Hasil search dari KK mandiri lanjut Suriyanto yang paling menguat terkait dengan Bansos dan jaminan kesehatan PBI APBN dan PBI APBD. Sementara tantangan Bansos itu terkait Rastra dan cadangan beras pemerintah (CBP).
“Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu terkait dengan perbedaan rastra dan CBP,” tambahnya.
“Ini perlu dibedakan, sehingga ditekankan jika masyarakat sudah menerima raskin maka mereka tak berhak lagi dapat CBP begitu pun sebaliknya, namun masyarakat selalu beranggapan tidak menerima bantuan. Sehingga yang kita lakukan juga melakukan sosialisasi terkait hal itu,” jelasnya.
Program officer program INKLUSI itupun menekankan bahwa program inklusi itu khusus mencover kelompok marginal rentan dengan yang paling fokus itu disabilitas kemudian kelompok perempuan dan anak. Dan di kelompok perempuan kita bagi lagi ada perempuan korban kekerasan, perempuan kepala keluarga dan perempuan miskin.
Dirinya pun berharap dengan kegiatan tersebut kelompok konstituen bisa lebih menangani pengaduan di tingkat basis untuk dilakukan advokasi lanjutan.
“Harapan kami di program INKLUSI teman-teman di KK lebih kuat lebih bisa menangani pengaduan di tingkat basis, yang perlu dilakukan advokasi lanjutan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah seperti dinsos dan dinas perlindungan perempuan dan anak,” tuturnya.
Ditambahkan Suriyanto kegiatan terlaksana atas kerja sama Pemda Kota Parepare dengan YLP2EM mitra BaKTI dalam Program INKLUSI atas dukungan kemitraan pemerintah Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif.
Adapun output dari kegiatan tersebut yakni meningkatkan kapasitas Pendamping LBK-KK dalam menfasilitasi kelompok rentan atau marginal dalam penanganan kasus kekerasan dan perlinsos;
Meningkatnya kinerja Pendamping LBK-KK dalam merujuk kelompok rentan/marginal, khususnya disabilitas dalam penanganan kasus kekerasan dan perlinsos;
Serta adanya sinergitas antar pendamping LBK-KK dengan Petugas Lembaga layanan dalam penanganan kasus kekerasan dan perlinsos. (*)
Reporter: Ikbal
