LUWU UTARA, PIJARNEWS.COM–Meski telah dilakukan kunjungan ke lokasi yang terdampak banjir di Kecamatan Malangke dan Malangke Barat, namun DPRD Luwu Utara (Lutra) belum bisa memberikan kepastian terhadap tuntutan berupa ganti rugi yang dialami warga.
Diketahui masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Malangke Raya (ASMARA) itu telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD menuntut Pemkab Lutra melakukan penanganan cepat terhadap banjir yang merendam dua kecamatan itu.
Anggota DPRD Lutra, Amir Makhmud mengaku telah berkunjung ke lokas bersama dengan stakeholder lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan dan Forkopicam.
“Tadi sudah ke lapangan meninjau. Jadi yang diutus bersama dengan mahasiswa, PU, BPBD, Pendidikan dengan Forkopimcam,” ungkap Amir saat dihubungi Pijarnews.com pada Selasa (16/5/2023).
Saat ditanya soal ganti rugi terhadap warga yang terdampak, Amir mengatakan bahwa itu merupakan persoalan teknis tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Itu persoalan teknis kan yang paham itu OPD nya masing-masing,” ujarnya.
Kendati demikian Sekretaris Partai Golkar Lutra itu berharap terkait tuntutan ganti rugi itu bisa diindahkan oleh Pemkab Lutra.
Namun itu belum bisa dipastikan sebab saat ini pihaknya masih ingin melakukan proses peninjauan lagi.
“Kita berharap seperti itu (ada ganti rugi). Tapi yang jelasnya Teknisnya terkait dengan itu. Karena ini masih dalam proses peninjauan kan,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia menjamin tuntutan masyarakat akan menjadi prioritas agar dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan banjir khususnya persoalan ekonomi masyarakat.
“Iya (tuntutan) yang akan menjadi prioritas dan keputusan itu ada di teknis masing-masing yang lebih paham, aspirasi itu kita tampung kita sampaikan sejauh mana regulasi yang ada di masing-masing SKPD,” tukasnya.
Terkait dengan tanggul yang jebol, Ia mengatakan penanganan sementara pihak balai telah menyediakan fullbag untuk dipasang pada tanggul yang jebol.
Hal itu kata dia, agar bisa menahan arus sungai serta mengurangi dampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
Namun itu belum bisa dilakukan lantaran debit air yang terlalu tinggi serta belum disediakan patok sebagai penyangga.
“Itu kan ada sudah intervensi dari balai, ada full bag yang mau di isi tanah belum bisa dipasang karena debit air yang tinggi kedua harus ada patok memang, teknisnya menurut tadi kita cerita,” tukasnya.
Seperti diketahui ada sekitar 6 desa yang terendam banjir yakni, di Kecamatan Malangke di antaranya Desa Pettalandung, Girikusuma dan Pattimang. Sementara di Kecamatan Malangke Barat yakni Desa Wara, Kalitata, Cenning dan Waelawi. (*)
Reporter : Sucipto Al-Muhaimin
