PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Sebanyak 1.347 Kepala Keluarga (KK) korban bencana banjir dan tanah longsor di Parepare menerima bantuan dari Pemerintah Kota Parepare.
Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe di Lapangan Tenis Indor, Kompleks Rujab Wali Kota Parepare, Jalan Lasiming, Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Rabu (22/3/2023) sore.
Hadir dalam acara itu, Wawali Parepare, Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Iwan Asaad dan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Agussalim serta para SKPD lingkup Parepare.
Pelaksana kegiatan yang juga Kepala BKD Parepare, Agussalim dalam laporannya menyampaikan, sebanyak 1.347 KK korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 1 Februari 2023 lalu, diberikan bantuan.
Dari 1.347 KK itu tersebar di beberapa kelurahan. Di antaranya, Galung Maloang 46 KK, Lompoe 51 KK, Watang Bacukiki 32 KK, Bumi Harapan 154 KK, Cappa Galung 96 KK, Kampung Baru 2 KK, Lumpue 268 KK, Sumpang Minangae 8 KK, Tirosompe 1 KK, Bukit Harapan 101 KK, Bukit Indah 5 KK, Lakessi 66 KK, Ujung Baru 3 KK, Labukkang 3 KK dan Lappade 511 KK.
BeritaTerkait
“Sebanyak 1.347 total KK yang menerima bantuan itu dengan jumlah bantuan Rp4,137 miliar,” kata Agussalim.
Sementara itu, Taufan Pawe mengatakan, data awal korban terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 1 Februari 2023 lalu, adalah 1.606 KK. Setelah melalui proses validasi didata yang layak diberi ganti rugi atau bantuan adalah sebanyak 1.347 KK.
“Jadi penerima bantuan ini sah, resmi, bisa dipertanggungjawabkan,” ujar TP akronim Taufan Pawe.
Dia manyampaikan karena bantuan yang diberikan, disalurkan langsung ke rekening bank penerima melalui Bank Sulselbar. Sehingga TP meyakinkan buka tabungan atau rekening melalui Bank Sulselbar gratis, tidak ada pembayaran.
“Komitmen kami bantuan ini berkah, haknya masyarakat yang terkena musibah,” ujar TP.
Wali Kota Parepare dua periode itu, disela-sela sambutannya mengungkapkan, bahwa bencana banjir yang terjadi di Parepare lebih besar disebabkan oleh air kiriman dari daerah tetangga akibat aktivitas yang merusak lingkungan.
Ditambah, kata dia, juga luapan air dari dua sungai di Parepare yakni Sungai Karajae dan Sungai Jawi-jawi. Kedua sungai tersebut, kata TP, terjadi pendangkalan karena selama ini tidak pernah dikeruk.
“Pengerukan dua sungai ini adalah tugas Balai (BBWS Pompengan Jeneberang), bukan tugas Pemerintah Kota. Tapi kami sudah koordinasikan untuk secepatnya dikeruk,” kata TP. (why/alf)
