JAKARTA, PIJARNEWS.COM– Wali Kota Parepare, Tasming Hamid melakukan kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Tasming Hamid didampingi Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka. Tampak hadir juga Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti. Rombongan diterima oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus.
Pertemuan itu membahas sejumlah kebijakan strategis Pemerintah Kota Parepare, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional hingga kebijakan restrukturisasi organisasi.
Tasming Hamid mengatakan, konsultasi tersebut penting dilakukan agar arah kebijakan Pemerintah Kota Parepare tetap sejalan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan pembatasan belanja pegawai menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena membutuhkan penyesuaian bertahap tanpa mengganggu pelayanan publik maupun tata kelola aparatur.
“Banyak hal yang kami koordinasikan dan konsultasikan. Alhamdulillah, Pak Wamendagri memberikan arahan serta langkah-langkah strategis yang harus kami kerjakan ke depan,” ujar Legislator Nasdem tersebut, Sabtu 9 Mei 2026.
Tasming juga meminta arahan terkait kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer daerah. Pemerintah Kota Parepare, kata dia, perlu memperoleh kepastian arah kebijakan fiskal nasional agar dapat menyiapkan langkah antisipatif secara lebih terukur.
“Pemerintah Kota Parepare tentu perlu menyiapkan langkah sejak awal. Karena itu, kami memohon arahan agar kebijakan fiskal daerah tetap sehat, terukur, dan tetap berpihak pada pelayanan masyarakat,” kata dia.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan dan arahan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kota Parepare.
Menurut Tasming, masukan dari Kemendagri menjadi bekal penting dalam menyusun kebijakan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat. Daerah didorong lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia meminta pemerintah daerah menggali potensi ekonomi lokal secara optimal tanpa membebani masyarakat.
“Daerah harus mampu membaca peluang. Inovasi peningkatan PAD harus terus dilakukan, dan setiap daerah perlu menempatkan dirinya dalam agenda pembangunan prioritas nasional agar program daerah dapat memperoleh dukungan yang lebih luas,” ujar Akhmad Wiyagus.
Selain itu, Wamendagri juga mengingatkan pentingnya penghematan anggaran secara terukur dan tepat sasaran selama masa efisiensi.
Terkait restrukturisasi organisasi perangkat daerah, Akhmad Wiyagus menilai langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Parepare sudah berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, penataan organisasi perlu dilakukan agar birokrasi semakin efektif, adaptif, dan mampu mendukung percepatan pelayanan publik.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Parepare memastikan arah kebijakan fiskal daerah tetap adaptif terhadap dinamika nasional, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Parepare.
