PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus menggenjot berbagai program untuk membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat, terutama lulusan baru SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Upaya tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran terbuka di Kota Parepare.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kota Parepare, La Ode Arwa Rahman, mengatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Parepare turun dari 5,24 persen pada 2024 menjadi 4,98 persen pada 2025.
“Parepare menjadi daerah dengan penurunan angka pengangguran terbaik ketiga di regional Sulawesi dan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri,” kata La Ode.
Menurutnya, strategi ketenagakerjaan di Parepare perlu disesuaikan dengan karakteristik perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 78 persen perekonomian Parepare ditopang sektor jasa dan niaga, dengan UMKM menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar.
“Struktur ketenagakerjaan Kota Parepare memang berbeda dengan banyak daerah lain. Karena itu, strategi ketenagakerjaan harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi daerah,” ujarnya.
La Ode menyebut salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih kuatnya orientasi lulusan pendidikan untuk mencari pekerjaan di sektor formal. Padahal, peluang kerja di Parepare banyak tersedia di sektor jasa, UMKM, dan usaha mandiri.
“Rata-rata lulusan kita masih memiliki pola pikir mencari pekerjaan di perusahaan. Padahal kebutuhan pasar kerja di Parepare justru didominasi sektor jasa dan usaha mandiri,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Disnaker menjalankan program reskilling atau peningkatan keterampilan agar masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Program tersebut menjadi bagian dari program unggulan Wali Kota Parepare Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Parepare Hermanto melalui Program Parepare Keren.
Pada 2026, Disnaker menargetkan 250 peserta mengikuti pelatihan kerja. Sebanyak 128 peserta telah mengikuti pelatihan pada pekan lalu, sementara 122 peserta lainnya dijadwalkan mengikuti pelatihan hingga akhir tahun.
Di tengah keterbatasan anggaran, Disnaker menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan melalui tiga Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Sulawesi Selatan.
Hingga kini, tujuh paket pelatihan telah selesai dilaksanakan. Disnaker juga menyiapkan tambahan 10 paket pelatihan yang diprioritaskan bagi alumni Program Parepare Keren 2026.
Selain meningkatkan kompetensi, Disnaker memperluas akses penempatan kerja melalui program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). Program ini memfasilitasi tenaga kerja asal Parepare untuk bekerja di sektor pertambangan di Sulawesi Tengah dan wilayah Luwu.
La Ode mengatakan program pelatihan operator alat berat yang digelar pada 2024 menjadi salah satu contoh keberhasilan penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
“Tahun 2024 kami menyelenggarakan pelatihan operator alat berat bekerja sama dengan lembaga pelatihan swasta di Makassar. Alhamdulillah sebagian besar alumninya kini telah bekerja di sektor pertambangan,” katanya.
Tak hanya di dalam negeri, Pemkot Parepare juga membuka peluang kerja bagi masyarakat ke luar negeri. Pada 2025, Disnaker melatih 32 calon pekerja migran melalui pelatihan bahasa dan budaya Jepang sebagai persiapan mengikuti skema Specified Skilled Worker (SSW).
“Saat ini beberapa alumni sudah berhasil berangkat dan bekerja di Jepang. Peluang kerja di Jepang maupun Korea masih sangat besar dan akan terus kami dorong,” tambah La Ode.
Di sisi lain, Pemkot Parepare memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada 2026, sebanyak 1.500 pekerja informal, buruh harian, dan masyarakat miskin ekstrem telah didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 1.200 orang.
Sementara itu, Fungsional Pengantar Kerja Disnaker Parepare, Yudha, mengatakan pemerintah daerah terus memberikan stimulus peningkatan kompetensi bagi para fresh graduate melalui berbagai program pelatihan.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak menghalangi Disnaker untuk mencari sumber dukungan lain. Salah satunya melalui kerja sama dengan BPVP Kementerian Ketenagakerjaan di Pangkep, Makassar, dan Bantaeng.
“Selain pelatihan, kami juga mendorong angkatan kerja baru memanfaatkan program pemagangan ke Jepang karena peluang kerjanya sangat besar,” ujar Yudha.
Disnaker juga mengoptimalkan program Wajib Lapor Lowongan. Melalui program tersebut, perusahaan didorong melaporkan lowongan pekerjaan sehingga informasi kesempatan kerja dapat lebih cepat diakses oleh pencari kerja.
Pemerintah daerah juga mendorong sekolah menengah dan perguruan tinggi membangun kemitraan dengan dunia usaha. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan magang kepada siswa dan mahasiswa sebelum mereka memasuki dunia kerja.
“Karena Parepare bukan kota industri, kami juga sedang mengupayakan kerja sama penempatan tenaga kerja dengan Kawasan Industri Makassar dan kawasan industri IMIP Morowali,” kata Yudha.
“Kami berharap kerja sama ini segera terwujud sehingga semakin banyak warga Parepare memperoleh kesempatan kerja,” pungkasnya.










