Oleh: Dr. Nahrul Hayat, M.I.Kom. (Dosen Ilmu Komunikasi IAIN Parepare)
Ada satu hukum tak tertulis dalam politik digital hari ini yaitu kecepatan mengalahkan kebenaran, dan kegaduhan mengalahkan substansi. Sebuah pernyataan pejabat, potongan pidato belasan detik, atau satu kalimat yang dianggap keliru, dapat berubah menjadi perdebatan nasional hanya dalam hitungan jam, bahkan sebelum kementerian terkait sempat menyusun siaran pers. Kebijakan bergerak dengan ritme birokrasi yang lamban dan berhati-hati, sementara persepsi publik melesat dengan kecepatan algoritma yang tidak pernah berhati-hati. Pertanyaannya bukan lagi apakah pesan itu akan viral, sebab hampir segalanya kini berpotensi viral, melainkan apa yang tersisa setelah kegaduhan itu reda? Boleh jadi kepercayaan publik semakin menguat atau sebaliknya kepercayaan yang kian tergerus.
Ketika Jalanan dan Linimasa Bicara Bersamaan
Bulan Agustus ini menyediakan laboratorium hidup potret komunikasi politik terkini. Sejak awal Agustus 2026, gelombang unjuk rasa dengan beragam tuntutan menyebar di berbagai daerah, hingga memuncak pada aksi besar BEM UI dan sejumlah elemen mahasiswa pada 18 Agustus yang mengusung delapan tuntutan sekaligus.
Di tengah situasi itu, pola komunikasi politik Presiden Prabowo justru kembali dikritik oleh beberapa akademisi yang dianggap kerap blunder, komunikasi yang dinilai reaktif, minim empati, dan berpotensi merugikan legitimasi pemerintah sendiri alih-alih meredakannya. Catatan Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) bahkan mengonfirmasi kesan itu dengan angka bahwa terdapat 151 peristiwa yang dikategorikan sebagai blunder–gaduh dalam komunikasi pemerintahan selama tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Rata-rata terjadi dua hari sekali, dengan porsi terbesar berkaitan langsung dengan komunikasi kebijakan. Ini bukan lagi persoalan gaya bicara personal, melainkan indikasi problem struktural dalam tata kelola komunikasi pemerintahan itu sendiri.
Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Masduki, merinci pola itu ke dalam empat karakter bermasalah: denial atau penyangkalan kesalahan, retorika defensif, minimnya ruang dialog, dan sikap anti-kritik. Ia menunjuk kasus konkret seperti keengganan meminta maaf dalam polemik “Londo Ireng” maupun kekeliruan data upah pengupas bawang yang sempat viral, sebagai contoh bagaimana denial menjadi refleks komunikasi pertama alih-alih klarifikasi. Ungkapan spontan seperti “Ndasmu” atau “Emangnya Gue Pikirin” yang sempat dilontarkan pun, betapapun dimaksudkan sebagai gestur ketegasan, justru terbaca publik sebagai sikap defensif yang jauh dari kesan mendengar. Kritik ini bukan sekadar sentimen elite kampus. Hal ini adalah sinyal bahwa negara sedang kalah bicara di ruang yang justru paling menentukan opini publik hari ini.
Yang lebih mengkhawatirkan, krisis komunikasi Agustus ini tidak berhenti pada gaya bicara. Ia merembes ke persoalan yang jauh lebih berbahaya yaitu krisis misinformasi. Kementerian Komunikasi dan Digital mendapati penyebaran video-video lama demonstrasi yang diunggah ulang secara serentak dan disengaja, dilepas tanpa keterangan waktu maupun konteks, sehingga tampil seolah-olah sebagai peristiwa yang sedang terjadi hari itu juga. Fenomena ini kemudian dibalut narasi lanjutan bahwa negara tengah menyensor informasi asli, karena video “terbaru” itu tak kunjung tampil di media arus utama.
Di sinilah kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih ekstrem daripada framing atau hoaks konvensional, yakni apa yang oleh Jean Baudrillard (1994) disebut sebagai simulacra yakni sebuah realitas tiruan yang berdiri sendiri, terlepas dari peristiwa aslinya, namun dipercaya publik justru karena bentuknya yang paling meyakinkan secara visual. Ketika rekaman lama bisa dibangkitkan kembali sebagai “kejadian baru”, maka yang dipertaruhkan bukan lagi kebenaran sebuah narasi, melainkan kemungkinan verifikasi itu sendiri.
Paradoks Politik Digital: Saluran Bertambah, Kendali Makna Menghilang
Di titik inilah paradoks politik digital berlangsung paling telanjang. Negara memiliki lebih banyak kanal untuk bicara ketimbang generasi pemimpin mana pun sebelumnya, tetapi justru pada saat yang sama paling kehilangan kendali atas bagaimana kata-katanya dimaknai. Dalam kerangka Mediatisasi politik (Strömbäck & Esser, 2014), politik modern tidak lagi berjalan di luar logika media, melainkan tunduk pada logikanya sebagaimana frase klasik Marshall McLuhan (1964), “the medium is the message”. Begitu sebuah pesan politik dilepas ke ruang digital, ia berhenti menjadi milik negara. Ia dipotong, dibingkai ulang, diberi caption sinis, diparodikan, disebarluaskan lintas platform, hingga akhirnya lahir kembali dengan makna yang sama sekali berbeda dari niat awalnya. Algoritma bekerja sebagai mekanisme kurasi yang mengoptimalkan visibilitas berdasarkan pola keterlibatan pengguna, sehingga konten yang memicu perhatian dan respons emosional memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh resonansi.
Viralitas sebagai Ekonomi Emosi
Pada level ini, viralitas berhenti menjadi sekadar fenomena teknis dan berubah menjadi ekonomi emosi yang punya konsekuensi politik serius. Merujuk pada Framing Theory (Entman, 1993), fakta yang identik dapat tampil sangat berbeda tergantung bingkai yang membungkusnya, dan bingkai kemarahan nyaris selalu mengalahkan bingkai penjelasan.
Zizi Papacharissi (2015) menamai kondisi ini affective publics, sebuah tatanan ketika opini publik bergerak bukan terutama lewat argumentasi rasional yang panjang, melainkan lewat resonansi emosi kolektif yang diperkuat secara algoritmik dan dikonsumsi dalam hitungan detik. Bukti empirik atas hubungan ini tampak jelas pada tren survei kepuasan public. Indopol Survey mencatat tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo hanya berada di angka 59,75 persen pada Juni 2026, anjlok lebih dari 20 poin dibanding hasil Litbang Kompas pada Januari 2025 yang masih mencatat 80,9 persen.
Penurunan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa persoalan komunikasi perlu diperhitungkan sebagai salah satu faktor dalam membaca perubahan persepsi publik terhadap pemerintah. Pemerintah, melalui Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, bahkan mengakui secara terbuka pada Juli 2026 bahwa algoritma, filter bubble, echo chamber, dan komunikasi berbasis sentimen ikut membentuk cara publik memaknai kebijakan. Pengakuan ini jarang terjadi dari dalam kekuasaan, dan justru di situlah nilainya bahwa krisis kepercayaan publik tidak selalu lahir dari kebijakan yang buruk, tetapi kerap lahir dari komunikasi yang dianggap tidak jujur, tidak dialogis, dan gagal menjawab pengalaman konkret warga di jalanan maupun di linimasa.
Dari Message Delivery menuju Public Engagement
Politik viral tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai persoalan kegagalan pemerintah menyampaikan pesan. Perubahan yang lebih mendasar terjadi pada platformisasi politik, ketika produksi, distribusi, dan penerimaan pesan politik semakin bergantung pada logika platform digital.
Algoritma menentukan visibilitas, sementara format video pendek, potongan informasi, komentar, dan konten emosional membuat pesan yang paling mudah menarik perhatian sering kali lebih beresonansi daripada pesan yang paling substantif. Oleh karena itu, satu kebijakan dapat mengalami fragmentasi makna ketika berpindah dari kanal resmi pemerintah ke TikTok, Instagram, X, atau WhatsApp. Dalam ekosistem seperti ini, viralitas tidak selalu identik dengan representasi persoalan yang utuh, sementara krisis kepercayaan dapat diperkuat oleh pengulangan informasi, filter bubbles, dan echo chambers.
Namun, menjadikan algoritma sebagai kambing hitam juga tidak tepat. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab komunikasi yang besar, terutama dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan, konsisten, mudah dipahami, serta membuka ruang klarifikasi dan dialog. Data tentang kepuasan publik dan berbagai peristiwa komunikasi politik menunjukkan bahwa persoalan kepercayaan tidak dapat dibaca melalui satu indikator atau satu penyebab saja. Oleh larena itu, problem komunikasi politik pemerintah hari ini bukan sekadar bagaimana mengirim pesan, melainkan bagaimana membangun public engagement di tengah ekosistem platform yang terfragmentasi.
Pemerintah tidak boleh puas hanya menjadi produsen pesan yang terkesan rajin bicara namun malas mendengar. Jürgen Habermas (1989), lewat gagasan ruang publik demokratis, mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan lahir dari kemungkinan pertukaran argumen yang terbuka antara negara dan warganya, bukan dari monolog satu arah yang dikemas serapi apa pun. Komunikasi politik di era digital harus bergerak menuju komunikasi deliberatif seperti mendengar sebelum membantah, menjelaskan sebelum menyalahkan, mengakui kekeliruan sebelum dipaksa oleh tekanan publik, dan membuka ruang dialog yang setara alih-alih sekadar simetris di atas kertas. Sebab dalam politik viral, satu pesan barangkali sanggup memenangkan perhatian dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan publik hanya tumbuh dari konsistensi, kejujuran, dan pengalaman komunikasi yang jauh lebih panjang napasnya daripada umur sebuah tren.
Pada akhirnya, mediatisasi politik inilah yang akan menjadi ukuran baru bagi komunikasi politik pemerintah di era media digital ini. Bukan seberapa cepat sebuah pesan menjadi viral, melainkan seberapa kuat kepercayaan yang masih berdiri setelah viralitas itu padam dan rekaman lama berhenti dibangkitkan sebagai kejadian baru. Sebab viral hanya soal hari ini, algoritma hanya soal detik ini, tetapi kepercayaan publik adalah taruhan jangka panjang yang tidak bisa dibeli dengan kecepatan, dan tidak bisa dipulihkan hanya dengan siaran pers. (*)
