PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik yakni Kantor Walikota Parepare, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare, Rabu (13/2/2019).
Aksi unjuk rasa yang dimotori Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fokus ini menyoroti banyaknya penanganan kasus korupsi di Kota Parepare yang mandek.
Dalam orasi yang dibacakan koordinator aksi, Ibnu Hajar menyatakan, mendorong penegak hukum yakni Polres dan Kejari Parepare untuk mengusut tuntas sederet kasus korupsi di Kota Parepare.
“Kami meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, agar serius dalam menangani sejumlah kasus korupsi di Kota Parepare,” kata Ibnu Hajar dalam orasinya.
Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh pengunjuk rasa, sederet kasus korupsi yang penanganannya dianggap mandek di Kota Parepare, diantaranya yang terbaru adalah raibnya dana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare senilai Rp2 miliar lebih (2019), Kasus pemeliharaan sapi bunting senilai Rp600 juta (2012), proyek 83 lapak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) senilai Rp 415 juta (2012), proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp1,8 miliar (2015), kasus mark up dan dugaan pencucian uang proyek alat kesehatan (alkes) di Dinkes senilai Rp 19 miliar (2015), serta kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ULP (2018).
Sekadar diketahui, sehari sebelumnya juga digelar aksi yang mengangkat isu yang sama di Kantor Walikota Parepare. Aksi tersebut digelar mahasiswa dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Parepare. Tuntutannya juga nyaris sama yakni penyelesaikan kasus dugaan korupsi.
Reporter : Amiruddin Pujo
Editor : Abdillah.Ms
