MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi berharap agar setiap kelurahan menyediakan bilik atau ruangan vaksin khusus perempuan.
Hal itu disampaikannya terkait program Pemerintah Kota Makassar berupa percepatan vaksinasi di tingkat Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT).
“Bilik khusus bagi perempuan akan berfungsi untuk menjaga kenyamanan setiap warga perempuan, bilik ini dapat dibuat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada apakah berupa ruangan khusus, atau memanfaatkan tirai pembatas sebagai sekat,” ucap Fatma, Jumat (17/9/2021).
Fatma juga berharap bagi warga yang mengenakan hijab memiliki kenyamanan saat vaksin.
BeritaTerkait
“Warga Makassar ini beragam, sehingga kami Pemerintah Kota Makassar berharap setiap warga nyaman dalam menjalani proses vaksinasi,” jelas Fatma.
Fatma mengatakan program vaksinasi Pemerintah Kota Makassar menargetkan vaksinasi 100 RT per hari. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses menuju Herd Immunity di setiap kecamatan di Kota Makassar.
Ia juga berharap agar masyarakat tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa Pandemi. Utamanya taat mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak.
“Selain disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, warga juga diharapkan dapat memacu dirinya untuk segera vaksin, sebab dengan vaksin bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh dan menstimulasi kekebalan dalam tubuh,” harap Fatma.
***
Melansir suara.com, Ketua PMI Provinsi Sulawesi Selatan Adnan Purichta Ichsan mengatakan, untuk mencapai target 70 persen tervaksin, dibutuhkan kerjasama semua pihak. Begitu pula bagi seluruh organisasi yang ada. Agar bergerak mendukung, sehingga mampu mengubah pandemi menjadi endemi.
PMI Sulsel mendapat jatah 50 ribu dosis vaksin sinovac. Itu akan didistribusikan kepada PMI di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Dosis vaksin tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah setempat mempercepat pelaksanaan vaksinasi hingga 70 persen.
Kader-kader PMI juga diminta menjadi agen perubahan dan contoh dalam penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Agar mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
“Jika kita disiplin, Insya allah tidak ada namanya PPKM. Karena PPKM dilakukan untuk membatasi gerak masyarakat yang bisa mengurangi risiko penularan Covid-19,” tandas Adnan. (*)
Penulis : Tohir
Editor : Alfiansyah Anwar
