PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Program makan bergizi yang dicanangkan Pemerintah Pusat belum diterapkan dalam waktu dekat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Pasalnya program untuk ribuan siswa di Kota Parepare tersebut hingga kini belum memiliki kejelasan, terutama dalam hal alokasi anggaran.
Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, mengungkapkan bahwa anggaran program ini belum masuk dalam APBD 2025.
Menurutnya, pemerintah pusat belum memberikan petunjuk teknis (juknis) terkait implementasi program tersebut.
“Saat ini, anggaran untuk makan pagi bergizi belum teralokasi di APBD 2025. Baru-baru ini, kami menghadiri rapat koordinasi, namun juknisnya belum ada,” jelas Kaharuddin kepada wartawan.
Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan anggaran, apakah akan sepenuhnya dari APBD atau berbagi dengan pemerintah pusat.
“Kami perlu siap. Ada kemungkinan pembiayaan ditanggung 26 persen oleh daerah, sementara sisanya oleh pusat,” tambah Kaharuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare, Makmur Husain, memperkirakan bahwa dengan asumsi biaya sarapan per siswa sebesar Rp15 ribu untuk 25 ribu siswa, total anggaran bisa mencapai Rp60 miliar.
Jika biaya dinaikkan menjadi Rp20 ribu per siswa, kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp90 miliar.
Selain itu, Kaharuddin juga melaporkan adanya tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parepare sebesar Rp66 miliar yang bersumber dari dua Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit senilai Rp35 miliar serta pengujian dan biaya balik nama kendaraan bermotor yang mencapai Rp28,3 miliar. (A/Ikbl)
