PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Anggaran untuk menggelar Pilkada bagi KPUD Parepare terancam kurang alias tidak mencukupi kebutuhan. KPUD sebelumnya mengusulkan Rp21,9 miliar, namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya mampu menyediakan Rp11 miliar.
Ketua KPUD Parepare Nur Nahdiyah menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut pemerintah hanya mampu menyedikan Rp4 miliar untuk tahun 2017 dan Rp7 miliar untuk tahun 2018. “Dengan anggaran hanya segitu, KPUD tidak siap menggelar menggelar Pilkada,” tegasnya, Rabu 12/7.
Nur Nahdiyah menguraikan hitungannya. Angggaran yang hanya Rp4 miliar, hanya cukup untuk kampanye saja. Sementara Rp7 miliar yang diberikan pada 2018 hanya cukup untuk logistik saja.
“Itu belum termasuk pembayaran honor KPPS dan TPS, juga pembuatan TPS. Dengan anggaran segitu juga bisa dibilang hampir tidak ada kegiatan sosialisasi,” paparnya.
Meski demikian, pihaknya siap merasionalisasi anggaran Rp21,9 miliar yang diusulkan KPUD. Namun dia menegaskan tidak akan bersedia mengurangi rangkaian tahapan. “Jika diminta mengurangi, kami hanya ingin tau program apa yang menurut Pemkot tidak urgen?. Program yang mana yang ingin dipangks?” tandasnya. (mul/ris)
