PAREPARE, PIJARNEWS.COM— Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tingkat Kecamatan tahun anggaran 2023 di Kota Parepare digelar di empat kecamatan, Selasa-Kamis (14-16/2/2023). Beragam aspirasi masyarakat mencuat yang terserap dari Kecamatan masing-masing Soreang, Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat.
Di antaranya aspirasi mencuat adalah soal Pagu Indikatif Wilayah (PIW), yang banyak disuarakan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
Ketua LPMK dari beberapa Kelurahan mempertanyakan realisasi PIW yang dinilai tidak sesuai porsi yang harusnya mereka dapatkan. Ada juga mempertanyakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang servernya dinilai terkadang down atau lambat respons.
Aspirasi-aspirasi ini mencuat di antaranya dalam Musrenbang Kecamatan Bacukiki Barat di Kafe S3Box, Kamis (16/2/2023).
Musrenbang dihadiri oleh Kepala BPS Parepare, Bappeda Parepare, perwakilan SKPD Pemkot Parepare, Camat Bacukiki Barat Fitriany, para Lurah, Ketua LPMK, RT, RW, dan stakeholder terkait.
Beberapa pertanyaan dari peserta Musrenbang ditujukan ke SKPD Dinas Tenaga Kerja Parepare. Sayangnya, tidak hadir perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja.
Sementara A Febyana Azis dari Bappeda Parepare menjawab secara teknis pertanyaan-pertanyaan peserta Musrenbang. Di antaranya terkait lalotnya aplikasi SIPD. “SIPD ini nasional, bukan daerah. Kondisi ini terjadi secara nasional, semua daerah mengeluhkan,” ungkap Febyana dikutip dari artikel.news.
Yang menambah aspiratif dari Musrenbang ini karena sudah inklusif, dengan menghadirkan penyandang disabilitas perwakilan dari setiap Kelurahan. (art/adv)
