PINRANG, PIJARNEWS.COM–Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Ibrahim Fattah, resmi menyandang gelar doktor, Selasa (20/10/2020).
Gelar doktor itu diperoleh usai ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu hukum, konsentrasi hukum tata negara yang digelar di gedung pasca Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Disertasi Ibrahim Fattah membahas Hakekat Semi Parlementer dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Parlemter dalam UUD 1945.
Dalam disertasinya Ibrahim menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang kurang jelas.
BeritaTerkait
Ia mengatakan, kerangka hukum dasar UUD 1945 mengisahkan ketidaktegasan terhadap sistem pemerintahan Indonesia.
Menurutnya dalam prakteknya pun menimbulkan bias dalam pembentukan kabinet oleh presiden terpilih.
“Itu menimbulkan bias karena tidak otonom mengunakan hak prerogatif, sebab harus mengakomodir partai pengusung/koalisi,” urainya.
Sementara itu, ada 12 pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan semakin kuatnya fungsi dan kewenangan DPR, sehingga itu tidak bisa melepaskan diri dari ciri-ciri sistem parlementer.
Salah satu permasalahan yang diangkat dalam disertasinya juga berupa sistem pemerintahan presidensial ketika dipraktekkan dalam sistem multi partai bukan merupakaan kombinasi yang pas.
Direktur Yayasan Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2M) Parepare itu berharap agar sistem ketatanegaraan Indonesia kedepan bisa dirumuskan sesuai dengan karakter bangsa.
“Hal itu sebagai upaya sistematis untuk mewujudkan konsep negara hukum di Indonesia,” terang Ibrahim.
Reporter : Sucipto Al-Muhaimin
