BARRU, PIJARNEWS.COM–Bupati Barru, Suardi Saleh kembali meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida) untuk terlibat dalam pengawasan dan pemantauan penyaluran bantuan.
Harapan dan permintaan Suardi Saleh ini disampaikan saat melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan Forkopimda di ruang kerja bupati Barru, Rabu (22/4/2020).
“Pak Kajari, mohon pendampingan dalam penyusunan anggaran. Demikian pula harapan kami ke Pak Dandim dan Pak Kapolres, agar (mengerahkan personelnya) memantau penyaluran (bantuan),” harap Suardi Saleh di depan pimpinan Forkompida Barru.
BeritaTerkait
Suardi Saleh menambahkan, sebelum penyaluran bantuan kepada sejumlah warga, pihaknya sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan akurasi pendataan dengan melihat urutan terbawah di masyarakat yang perlu dibantu.
Pihaknya sudah menekankan berulangkali, agar penyaluran bantuan nantinya, harus tepat sasaran. Karena itu, di samping akurasi pendataan, harus ada pemantauan dari Kepolisian dan TNI.
Terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dari hasil refocusing APBD, pihaknya sisa menunggu finalisasi dan persetujuan Kemendagri. Termasuk data yang akurat dari masing-masing desa/kelurahan.
Meski demikian, Pemkab Barru sudah mempunyai persiapan anggaran dari hasil refocusing, sekitar Rp27 miliar. Anggaran tersebut, nantinya difokuskan untuk pelayanan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan sosial safety net.
Selain dana itu, pihaknya sudah meminta kepada semua kepala desa merencanakan anggaran dari dana desa. Seperti mengalokasikan pembelian masker untuk dibagikan ke semua warga.
Berdasarkan pantauan, rapat koordinasi rutin yang dilakukan ini, juga dihadiri Wakil Bupati Nasruddin AM, Wakil Ketua DPRD AFK Majid, Dandim 1405 Mallusetasi Letkol Ali Siregar, Kapolres AKBP Willy Abdillah, Kajari Barru Ardi Suryanto, Plh Sekretaris Daerah Abustan, serta Kepala Bagian Kesra Irham Djalil.
Di samping membahas soal bantuan dan pelibatan aparat hukum, di rapat yang berlangsung sekira dua jam ini, juga membahas berbagai perkembangan dan penanganan Covid-19.
Seperti perkembangan penanganan OTG, ODP, dan PDP. Begitu juga arah kebijakan pusat terkait recofusing anggaran. Model pendekatan penegakan hukum di masyarakat, maupun evaluasi tentang posko pemeriksaan di tiga perbatasan.
Dalam kesempatan itu, Suardi Saleh juga meminta kepada Juru Bicara Khusus Penanganan Covid-19 Barru, dr Amis, agar ikut memberikan jawaban atau menanggapi diskusi di sosial media untuk menghindari informasi-informasi yang bisa membingungkan warga. (rls/dmh)
