PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Dalam rangka memperkuat pengawasan selama Pemilu serentak,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi dan pelatihan patroli siber di Hotel Bukit Kenari, Kota Parepare, Senin (25/11/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran pemilu di ruang digital, serta menangkal penyebaran informasi menyesatkan dan provokatif.
Acara ini dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, yang didampingi oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh Zainal Asnun. Dalam kegiatan tersebut, dua narasumber, yakni Rusli Djafaar dan Darwiaty Dalle, dihadirkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengawasan pemilu di dunia maya.
Dalam sambutannya, Saiful Jihad mengungkapkan peran penting media dalam menjaga netralitas dan ketertiban selama pemilu, khususnya di ranah digital. Ia berharap sinergi yang kuat antara Bawaslu dan media dapat mengawal jalannya demokrasi dengan baik.
“Pada masa tenang, kita berharap masyarakat tidak merasa tertekan. Masa ini seharusnya menjadi waktu untuk refleksi, bukan pemicu ketegangan. Media memiliki peran penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan damai dan tidak terganggu,” ujar Saiful.
Saiful juga menekankan bahwa media adalah pilar keempat demokrasi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ruang kontrol publik, khususnya di media siber.
“Sinergi dengan media sangat penting. Banyak informasi yang kami peroleh dari media, dan kami yakin kerja sama ini akan memperkuat pengawasan di dunia maya. Jangan sampai media digital digunakan sebagai sarana kampanye ilegal, terutama selama masa tenang,” tambahnya.
Namun, Saiful juga mengakui adanya tantangan yang dihadapi oleh Panwaslu di lapangan. Ia menyebutkan bahwa Panwaslu seringkali dianggap salah dalam menjalankan tugasnya, baik saat menggunakan atribut resmi maupun tidak.
“Ini adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihadapi demi terciptanya suasana pemilu yang kondusif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Saiful mengingatkan tentang pentingnya penegakan hukum dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS). Ia menyebutkan bahwa kecurangan di TPS merupakan kejahatan demokrasi yang sangat serius.
“Masih banyak keluhan dari masyarakat di berbagai daerah. Pemilu kali ini menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang berkualitas demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengawas pemilu dalam menangkal berbagai pelanggaran, khususnya di era digital yang rentan terhadap penyalahgunaan informasi. (A)
Reporter: Ikbal
