PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare menunjukkan angka kemiskinan di kota tersebut meningkat pada 2022. Dimana pada 2020 angka kemiskinan sebanyak 7.960 jiwa, pada 2021 sempat mengalami penurunan diangka 7.930 jiwa, namun pada 2022 naik menjadi 8.010 jiwa.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, Wahidin Syanur, belum lama ini menyampaikan bahwa, faktor umum yang menjadi penyebab kemiskinan di Parepare adalah faktor pendidikan yang rendah, kesehatan, dan malas bekerja.
“Ditargetkan pada tahun 2024 nanti angka kemiskinan ekstrem sudah zero. Dan berharap ada kreatifitas yang tumbuh dari masyarakat untuk tetap dapat bertahan dan bersaing di dunia usaha, karena persaingan kini makin ketat,” kata Wahidin.
Menanggapi hal tersebut, akademisi yang sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah (UM) Parepare, Dr. Yadi Arodhiskara, M. Ak., mengatakan bahwa persoalan kemiskinan di Parepare merupakan persoalan kompleks yang harus diselesaikan secara komprehensif dan tidak setengah-setengah.
BeritaTerkait
“Data yang dikemukakan oleh BPS menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan merupakan persoalan kompleks, penyelesaiannya harus komperhensif dan tidak setengah-setengah. Jika kita melihat diangka sebelumnya itu naik, kemudian turun dan naik kembali secara data ini fluktuatif, meski di tahun 2022 menunjukkan kenaikan,” kata Yadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah (UM) Parepare, Rabu (25/10/2023).
Ia menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Parepare masih tinggi, antara lain, tidak semua stakeholder terlibat dalam program kemiskinan. Program yang disiapkan tidak berkelanjutan sehingga sasaran yang dituju tidak tuntas dan ada budaya masyarakat yang enggan keluar dari paket-paket bantuan kemiskinan, padahal mereka mampu secara fisik untuk menjadi keluarga yang mandiri.
“Kemiskinan dapat ditekan dengan program yang komperhensif, dari hulu ke hilir,” kata Yadi.
“Perlu disusun skenario secara periodik berapa sasaran dari jumlah yang warga miskinan yang ada saat ini didorong menjadi keluarga yang produktif dan mandiri,” tambahnya.
Ia mengusulkan beberapa langkah untuk mengatasi kemiskinan di Parepare, antara lain, pemerintah daerah harus melibatkan semua stakeholder dalam program kemiskinan. Program kemiskinan harus disusun secara berkelanjutan dengan target yang jelas dan perlu ada upaya untuk mengubah budaya masyarakat yang enggan keluar dari paket-paket bantuan kemiskinan.
“Kita tidak mungkin menyasar secara keseluruhan tapi secara bertahap tapi tuntas,” kata Yadi.
Dikatakannya, setiap SKPD juga harus memiliki data yang sama tentang warga yang menjadi kelompok sasaran, kemudian pada rentang waktu berapa lama warga tersebut dapat dinyatakan bebas dari kemiskinan dengan indikator-indikator yang disusun bersama oleh para stakeholder.
Yadi berharap bahwa pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kemiskinan di Parepare.
Penulis: Chairunnisa
