PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Pemkot Parepare yang diwakili Kepala Bapeda Iwan Asaad menerima puluhan pengunjuk rasa di Kantor Walikota Parepare, Selasa 25/4. Warga mempertanyakan persoalan pembagian raskin yang dianggap sarat masalah. Di Kota Parepare, terdapat 4.695 KK penerima raskin.
Menanggapi hal itu, Pemkot berjanji melakukan verifikasi ulang penerima raskin. “Berikan kami waktu untuk mengumpukan data dari kelurahan, untuk kita verifikasi lewat Bappeda,” jelasnya saat menerima pengunjuk rasa.
Dia berjanji akan berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk RT/RW dalam mendata warga. Dia menambahkan, akan menyampaikan persoalan itu ke pemerintah pusat. Iwan berkilah, bahwa masalah pembagian raskin terjadi se-Indonesia.
“Ini terjadi dihampir semua daerah. Solusinya saya kira adalah pendataan ulang. Saya harap RT/RW mengawal ini nantinya,” imbuhnya.
Di Kantor DPRD Parepare, Wakil Ketua I DPRD Rahmat Sjamsu Alam menambahkan, data terakhir pembagian jatah raskin, berdasar pada data 2015. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertanggungjawab atas data tersebut. “TNP2K yang menentukan jumlah penerima raskin, berdasarkan data yg sudah dikelola BPS,” katanya.
Koordinator Aksi, Sappe mengatakan dalam pembagian raskin di Parepare ada nama-nama yang tidak semestinya dapat, justru diberi raskin. Begitu pula sebaliknya. Dia meminta hal itu menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut kehidupan warga secara langsung.
“Kami berharap ini jadi perhatian serius. Selama ini memang tidak pernah ada pendampingan saat pendataan penerima rastra. Sehingga banyak ditemukan, yang berhak tidak kebagian, yang tidak berhak justru dikasih,” kritiknya.
Sebelumnya, Februari lalu, Pemkot Parepare sempat mengklaim penerima raskin turun dari 4.965 KK menjadi 4.469 KK. Ada penurunan sekira 500 KK, yang diperoleh dari aplikasi Basis Data Terpadu (BDT) Pemkot. Kini justru data itu harus direvisi ulang setelah ada gelombang protes dari warga. (mul/ris)
