PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Perubahan iklim kerap terdengar sebagai isu global, dibicarakan dalam bahasa yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Parepare, dampaknya terasa dari perkara yang sangat sederhana. Air yang sulit didapat, lahan yang terbakar, hingga warga yang harus berjalan lebih dari satu kilometer untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi bersama forum media dan jurnalis yang digelar Inklusi dan BaKTI, diinisiasi YLP2EM, di Kafe Kose, Jalan Matahari, depan SMA Negeri 1 Parepare, Kamis, 20 Agustus 2026.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Parepare, Prof. Dr. Andi Nuddin, M.Si., menjadi pemateri dalam diskusi tersebut. Direktur YLP2EM, Dr. H. Ibrahim Fattah, SH, MH, memandu jalannya diskusi. Abdul Samad dari YLP2EM hadir sebagai fasilitator.
Di meja diskusi itu, perubahan iklim tidak berhenti sebagai angka tentang suhu, curah hujan, atau musim. Ia ditarik ke persoalan yang lebih dekat: bagaimana perubahan lingkungan meningkatkan kerentanan sosial masyarakat.
BeritaTerkait
Dari Perumnas Lapadde ke Bukit yang Berubah
Andi Nuddin bercerita tentang Parepare yang dikenalnya sejak 1986.
Hampir empat dekade ia tinggal di kota ini. Dari rumahnya di Perumnas Lapadde, dahulu ia masih dapat menikmati pemandangan pegunungan di sekitar Parepare dan Sidrap yang hijau oleh pepohonan.
Pemandangan itu perlahan berubah.
Sebagian kawasan perbukitan dan pegunungan kini ditanami tanaman jangka pendek, terutama jagung. Perubahan tutupan lahan tersebut, menurut dia, ikut mengurangi kemampuan tanah menyerap air.
Ketika hujan datang dengan intensitas tinggi, air lebih cepat mengalir ke bawah. Banjir dan longsor menjadi ancaman. Ketika musim kemarau datang panjang, cadangan air justru cepat menipis.
Di titik itulah perubahan lingkungan bertemu dengan kerentanan sosial.
“Perubahan iklim sangat berdampak terhadap kerentanan sosial,” kata Andi Nuddin dalam diskusi tersebut.
Ia menjelaskan, cuaca merupakan kondisi atmosfer yang berubah dari hari ke hari. Sedangkan iklim merupakan pola cuaca dalam rentang waktu yang lebih panjang. Dalam konteks wilayah tropis seperti Sulawesi Selatan, perubahan pola curah hujan dan kemarau panjang dapat menimbulkan persoalan berantai.
Dampaknya bukan hanya kekurangan air.
Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana, mengancam ketahanan pangan, memperburuk kemiskinan, meningkatkan persoalan kesehatan, bahkan mendorong migrasi dan konflik sosial.
Satu Sungai, Dua Wilayah
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Andi Nuddin adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Salo Karajae.
Sungai tersebut memiliki wilayah tangkapan yang berkaitan dengan kawasan pegunungan di Sidrap dan mengalir menuju pesisir Kota Parepare.
Karena itu, persoalan Karajae tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat batas administrasi Kota Parepare.
Menurut Andi Nuddin, pembenahan DAS membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Kota Parepare, Pemerintah Kabupaten Sidrap, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Daerah hulu perlu dibenahi. Reboisasi harus diperkuat, sementara penanaman tanaman jangka pendek di kawasan dengan kemiringan tinggi perlu dikendalikan.
“DAS Salo Karajae harus dibenahi bersama,” ujarnya.
Logikanya sederhana. Jika kawasan hulu mampu menahan air, aliran permukaan dapat dikurangi. Saat hujan, risiko banjir bisa ditekan. Saat kemarau, cadangan air di dalam tanah diharapkan tetap terjaga.
Jurnalis Membawa Cerita dari Lapangan
Diskusi kemudian bergerak dari teori ke cerita yang ditemukan para jurnalis.
Sejumlah jurnalis mengungkapkan kesulitan warga memperoleh air bersih selama kemarau panjang. Ada warga yang harus berjalan kaki lebih dari satu kilometer hanya untuk mendapatkan air.
Kebakaran lahan dan rumah warga juga menjadi persoalan yang berulang ketika musim kering berlangsung.
Persoalan lingkungan lain ikut muncul: perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian, termasuk sawah, serta aktivitas pertambangan galian C.
Para jurnalis mempertanyakan bagaimana izin-izin tersebut dapat keluar ketika daya dukung lingkungan di wilayah yang dibuka justru rentan terhadap bencana.
Perubahan fungsi lahan, kata mereka, bukan hanya soal hilangnya sawah atau bukit. Ada konsekuensi panjang terhadap sistem air, lingkungan, dan keselamatan warga.
Upaya Antisipasi Musim Hujan
Seorang jurnalis yang hadir dalam forum tersebut juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi ancaman banjir ketika musim hujan tiba.
Menurut dia, di bawah kepemimpinan Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, pemerintah kota telah melakukan pengerukan dan perbaikan sejumlah aliran sungai di Parepare.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperlancar aliran air sehingga tidak meluap ke permukiman warga ketika curah hujan meningkat.
Sejumlah wilayah yang selama ini rawan terdampak banjir, seperti Tegal dan Perumahan Bukit Savaras, menjadi perhatian. Selain itu, sejumlah kawasan lain di Parepare juga membutuhkan penanganan aliran air secara berkelanjutan.
Namun, persoalan banjir tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah.
Jurnalis tersebut berharap kesadaran menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama.
Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun selokan.
Sungai yang dikeruk akan kembali dangkal jika sampah terus dibuang ke dalamnya. Selokan yang dibersihkan akan kembali tersumbat jika kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak berubah.
Dengan kata lain, pengerukan sungai dapat menjadi solusi teknis, tetapi menjaga sungai tetap bersih membutuhkan perubahan perilaku warga.
Dari Diskusi Menuju Buku
Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, mengatakan diskusi tersebut tidak berhenti sebagai percakapan satu hari.
Hasil diskusi akan ditindaklanjuti melalui forum rencana tindak lanjut (RTL) dan penyusunan buku chapter yang mengangkat isu ekologi dan perubahan iklim.
Salah seorang Jurnalis, Abdillah, ditunjuk sebagai koordinator.
Gagasan buku itu diarahkan untuk merekam persoalan perubahan iklim dengan pendekatan yang lebih dekat dengan pengalaman masyarakat.
Tidak hanya berbicara tentang perubahan iklim sebagai isu lingkungan, tetapi juga menyentuh persoalan kebijakan, desentralisasi, penganggaran seperti DAU dan DAK, serta dampaknya terhadap kehidupan warga.
Sebab pada akhirnya, perubahan iklim bukan sekadar soal bumi yang semakin panas.
Di Parepare, ia bisa berarti keran yang tidak mengeluarkan air.
Bisa berarti seorang warga berjalan satu kilometer membawa jeriken.
Bisa pula berarti bukit yang dulu hijau berubah menjadi kebun jagung, lalu air hujan meluncur deras ke permukiman.
Dan ketika musim hujan datang, ia bisa berubah menjadi air bah yang mencari jalan di antara rumah-rumah warga.
Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya pekerjaan pemerintah. Sungai bukan sekadar saluran air, bukit bukan sekadar lahan, dan sampah bukan sekadar urusan petugas kebersihan.
Perubahan iklim, dengan demikian, bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia sudah berada di depan rumah.
Penulis: Alfiansyah Anwar
