PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Fraksi NasDem DPRD Parepare menyatakan sikap menolak Ranperda APBD 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda).
Penolakan itu dibacakan Ketua Fraksi NasDem, Yasser Latief (YL) pada sesi pembacaan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2020.
“Kami dari Fraksi Nasdem menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim menolak APBD 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ungkap YL di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kota Parepare, Kamis (28/11/2019).
Alasan penolakan itu, sambung Yasser, sebab Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare seringkali mengabaikan peran DPRD dalam pengambilan kebijakan. Salah satu yang ia ungkapkan, adanya kerja sama Pemkot Parepare dengan luar negeri yang tidak melibatkan persetujuan DPRD Parepare.
BeritaTerkait
“Sementara sudah ada anggaran yang keluar. Seharusnya setiap kerjasama, harus ada persetujuan DPRD. Ini yang kita kritisi,” ujarnya.
Meski demikian, YL juga mengapresiasi kebijakan Pemkot Parepare di bidang kesehatan. Terutama pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap BPJS.
“ Kami telah membahasnya di Banggar dan menurut saya program ini dapat membantu masyarakat agar lebih mudah menerima pelayanan kesehatan,” kata Yasser.
Menanggapi penolakan Fraksi NasDem, Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan bahwa keputusan yang diambil Fraksi NasDem adalah hal yang wajar.
“Itu sesuatu yang sangat wajar. Dia punya pandangan terkait program yang dimaksud. Mungkin belum dilakukan pendalaman,” jelasnya.
Taufan pun berkomitmen akan terus melakukan pembenahan pada setiap kebijakan Pemkot Parepare ke depan. “Dan lain-lain itu, kami juga akan terus berusaha membenahi bersama,” tutupnya.
Untuk diketahui, dari 6 Fraksi di DPRD Parepare, 5 Fraksi menyetujui Ranperda APBD tahun anggaran 2020 itu ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi tersebut yakin Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi (FPBD), Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat (Fakar), Fraksi Demokrat. Sedangkan Fraksi NasDem menyatakan menolak.
Pantauan PIJARNEWS, sebanyak tujuh legislator tidak ikut dalam rapat paripurna tersebut yakni Wakil Ketua I DPRD, Tasming Hamid, Anggota DPRD Fraksi Nasdem Asmawati dan Suyuti, Hermanto (Hanura), Rudy Najamuddin (PPP), Kamaluddin Kadir dan Yusuf Lapanna (Gerindra) (*)
Reporter : Mulyadi Ma’ruf
Editor : Alfiansyah Anwar
