PINRANG, PIJARNEWS.COM – Aksi unjuk Rasa terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pinrang tak membuat mereka lengah di bawah guyuran hujan. Senin (29/08/2022).
Sebelum berangkat unjuk rasa mahasiswa berkumpul di monumen patung Lasinrang, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto. Mereka kemudian menghadang sebuah mobil truk dan beberapa mahasiswa terlihat naik memasang spanduk yang bertuliskan, “Tolak Kenaikan BBM” di badan truk.
Aksi unjuk rasa tersebut membawa 3 tuntutan yaitu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak kenaikan tarif dasar listrik, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) memberantas mafia tambang di Indonesia serta mafia migas di wilayah kabupaten Pinrang.
Ketua Umum HMI cabang Pinrang, Hasan, meminta pemerintah kabupaten Pinrang untuk membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu. Jenis kendaraan yang dimaksud yakni kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik.
BeritaTerkait
“Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan, ” kata Hasan kepada awak media, Senin kemarin (29/08/2022).
Selain itu, Pihak HMI cabang Pinrang juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberantas permasalahan dugaan mafia migas khususnya di daerah kabupaten Pinrang.
Wakapolres Pinrang, Kompol Muhabar mengungkapkan pihak kepolisian Pinrang akan terus mengusut persoalan yang mencolok tersebut. Lanjut, Kompol Muhabar juga memahami tuntutan yang di bawah oleh mahasiswa HMI Cabang Pinrang.
“Kami pahami tuntutan kalian. Kami pastikan akan melakukan briefing dengan pimpinan untuk membahas dugaan-dugaan yang adek mahasiswa maksudkan, ” kata dia.
“Untuk mengetahui titik terang dari dugaan pelanggaran atau mafia migas tersebut, kepolisian perlu mengumpulkan data yang lengkap, ” tambahnya.
Sementara, Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Muhalis mengaku telah melakukan pertemuan dengan para kepala desa, para pimpinan SPBU, petani dan nelayan.
“Pertemuan tersebut telah disepakati beberapa poin yang inti dari kesepakatan tersebut untuk mencegah kelangkaan BBM bersubsidi, ” imbuhnya. (*)
Reporter: Faizal Lupphy
