ANKARA, PIJARNEWS. COM — Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) sepakat menormalkan hubungan kedua negara. Kesepakatan ini, Israel menunda rencana mencaplok sebagian besar wilayah Pendudukan Tepi Barat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hari Kamis (13/08), mengumumkan kesepakatan itu. Presiden Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Al Nahyan, sepakat akan memajukan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Presiden Trump, membantu memediasi kesepakatan tersebut, mengatakan ini adalah momen yang benar-benar bersejara.
“Sekarang setelah es pecah, saya berharap makin banyak negara Arab dan Muslim mengikuti Uni Emirat Arab,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Putih.
Para pemimpin Palestina dilaporkan terkejut dan mengeluarkan reaksi negatif.
Juru bicara Presiden Mahmoud Abbas menyatakan kesepakatan itu sama dengan “pengkhianatan”. Tak lama kemudian, Duta Besar Palestina untuk UEA ditarik pulang.
Pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi, dalam pernyataan di Twitter mengatakan kesepakatan ini membuka kontak-kontak rahasia antara UEA dan Israel.
Kepada UEA, Ashrawi mengatakan, “Tolong jangan bantu kami.”
Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza menolak kesepakatan Israel-UEA dan menyebutnya sebagai hadiah bagi pendudukan dan kejahatan yang dilakukan Israel, serta “menikam punggung rakyat kami.”
Perkembangan ini, kata wartawan BBC, hanya akan menimbulkan frustrasi di pihak Palestina, karena sekali lagi mereka terpinggirkan dalam upaya penyelesaian masalah Timur Tengah.
Sebelum dicapai kesepakatan, Israel tidak punya hubungan diplomatik dengan negara-negara Teluk.
Meski demikian, Israel dan negara-negara Teluk sama-sama mengkhawatirkan pengaruh Iran di kawasan, yang mendorong kontak-kontak tidak resmi antara Israel dan negara-negara Teluk.
Sementara itu, Turki menyatakan bahwa sejarah tidak akan melupakan dan memaafkan “perilaku munafik” Uni Emirat Arab ( UEA) yang berdamai dengan Israel.
Perjanjian damai tersebut akan mengarah pada normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dengan Israel sebagaimana dilansir dari Reuters.
Kementerian Luar Negeri Turki, Jumat (14/8/2020), membenarkan rakyat dan pemerintahan Palestina bereaksi keras terhadap perjanjian tersebut.
Hal tersebut akan mengubah tatanan politik Timur Tengah dari masalah Palestina hingga perang melawan Iran. Baca juga: Dipuji Trump Tak Caplok Tepi Barat, Ini Bantahan Israel “Sejarah dan hati nurani masyarakat di kawasan itu tidak akan melupakan dan tidak pernah memaafkan perilaku munafik UEA,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan. (er/*)
Sumber : BBC Indonesia dan Kompas
