PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Parepare Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS) menyiapkan rencana khusus untuk Pasar Lakessi, jika terpilih pada Pilwalkot 2018. Ia ingin, pasar ini menjadi pusat grosir di Kawasan Utara Sulawesi Selatan.
Hal itu disampaikan FAS disela kampanye blusukan diarea pasar terbesar di Parepare itu, Jumat 2/3. Dia menjelaskan, Pasar Lakessi berpotensi besar menjadi salah satu pilar utama roda perekonomian Parepare. Setidaknya terdapat 1600 kios dan lods. Belum termasuk pedagang diluar dan ruko disekitar pasar.
“Jika pasar ini hidup, bayangkan berapa banyak warga punya pekerjaan. Sekarang-kan cenderung semakin sepi. Bahkan didalam, pedagang memilih tidak membuka lods-nya karena sepi pembeli,” urai FAS.
Benar saja, pantauan awak media ratusan kios didalam area pasar tertutup. Pembeli juga tak seberapa, padahal masih pagi.
BeritaTerkait
Lalu bagaimana cara menjadikan pasar ini sebagai pusat grosir? FAS memaparkan, selama ini kapal dari luar pengangkut barang seperti tekstil, kebutuhan pokok, pecah belah, dan lain sebagainya membongkar muatannya di Makassar. Sehingga butuh biaya tambahan lagi untuk distribusi ke Parepare.
FAS bakal menyiapkan akses khusus kapal kargo dari Surabaya langsung ke Parepare. Dengan begitu, barang yang turun di Makassar, harganya sama dengan di Parepare. “Kalau harga di Pasar Lakessi dengan Pasar Butung Makassar sama, kira-kira orang Parepare dan sekitarnya lebih pilih belanja dimana? Tentu di Parepare,” beber FAS.
Dengan demikian, pasar kembali bergairah. Pembeli datang lebih banyak, uang dari luar Parepare masuk dan dibelanjakan di Parepare. Pedagang meraup keuntungan lebih besar, dan tentu mereka butuh tambahan pekerja. “Hitung sendiri, 1600 lods mempekerjakan satu atau dua orang. Itu belum termasuk multiplier effect-nya. Supir angkot, penjual makanan, parkiran, pokoknya banyak yang dapat untung,” ujarnya.
Gagasan tersebut sejatinya telah ia pikirkan jauh hari. Namun tidak bisa direalisasikan karena dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan kebijakan walikota. (sps)
