SOPPENG, PIJARNEWS.COM — Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Soppeng Drs. H. A. Tenri Sessu, M.Si secara resmi membuka sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri di Hotel Grand Asia Watansoppeng, Rabu 22 Januari 2020.
Kegiatan sosialisasi yang digelar Bawaslu Kabupaten Soppeng ditandai dengan pembacaan deklarasi netralitas ASN, TNI dan Polri oleh Sekda Soppeng. Deklarasi tersebut diikuti para peserta sosialisasi dan dilanjutkan dengan penandatanganan netralitas.
Sekda Soppeng, Andi Tenri Sessu dalam sambutannya mengatakan, berkaitan dengan acara ini khususnya orang Soppeng sebenarnya yang namanya demokrasi itu sudah dilakukan sejak nenek moyang kami. “Untuk itu yang namanya demokrasi bukan hal yang baru, kita ingat semua, bahwa pada saat sebelum pemerintahan itu sudah dilalui dengan demokrasi, dimana pada saat itu 60 lili yang ada pada saat untuk memilih pemimpin di Soppeng. Tentu waktu itu bahasanya lain dengan saat sekarang, dimana saat ini kita diatur beberapa undang-undang,” kata Tenri Sessu.
Ia berharap terutama kepada pimpinan SKPD, Camat, Kapolsek, Koramil serta Bawaslu tetap memperhatikan netralitas, karena jauh lebih baik mencegah dari pada terjadi baru mencegah.
Pada kesempatan tersebut juga dikatakan, ada hal yang perlu dipahami bahwa semua kegiatan yang ada pelanggarannya dilaporkan serta diproses dan perlu jadi perhatian kita semua.
Ketua Bawaslu Soppeng, Winardi, S. Sos pada kesempatan tersebut mengatakan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap netralitas pegawai ASN. Utamanya dalam hal tindakan pegawai yang berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan. Mengenai pemilihan serta melanggar kode etik atau disiplin masing-masing lembaga. “Untuk itu, saya berharap ASN sangat diperlukan netralitasnya,” tegas Tenri Sessu.
Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Laode Arumahi pada kesempatan tersebut mengatakan bawaslu kabupaten sudah memulai kegiatan awal yaitu dengan bersosialisasi. “Saya pikir ini sudah menjadi tupoksi Bawaslu, dengan upaya efektif untuk memaksimalkan tahapan pilkada, karena mencegah jauh lebih baik dari pada memproses setiap pelanggaran,” ujar Laode Arumahi.
Sebelumnya panitia pelaksana dalam laporannya mengatakan pelaksanaan sosialisasi ini sebagai upaya untuk membangun pola pikir, visi dan persepsi bagi ASN. Terutama dalam menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang sebagai antisipasi atau langka ke depan agar ASN tetap netral dalam pemilihan kepala daerah, serta tetap memberdayakan dalam etika dan budaya politik, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020.
Acara turut dihadiri pasi Ops Kodim 1423 Soppeng, Kabag Sumda Polres Soppeng, para pimpinan SKPD, para camat serta para undangan lainnya. (*)
Sumber : Kominfo Soppeng
