SIDRAP, PIJARNEWS.COM–Puluhan warga Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Desa Mattirotasi, Rabu (28/2/2024).
Unjuk rasa tersebut terkait dugaan pemecatan staf desa dan kader Posyandu yang diduga karena beda pilihan pada pemilihan legislatif pada pemilu 2024 lalu.
Para pengunjuk rasa langsung ditemui Bahar Idris Kades Mattirotasi. Dikatakannya bahwa tidak ada pemecatan terhadap 5 staf desanya, dan sampai hari ini pihaknya juga tidak mengeluarkan surat pemecatan.
“Saya tidak melakukan pemecatan dan saya juga tidak menginstruksikan memecat, jadi soal pemecatan dimedia itu saya tepis,” ujarnya.
Meski begitu diakuinya, memang dirinya pernah menawarkan diri kepada para staf tersebut untuk membuat surat pengunduran diri jika memang tidak sanggup bekerja seatap dengannya. Dan tidak ada ucapan pemecatan.
“Saya tidak ada niat memecat mereka, saya hanya memberikan ketegasan untuk merubah sikap untuk melaksanakan tugas pembangunan kedepan,” tegas Purnawirawan TNI tersebut.
Bahar juga menepis bahwa unjuk rasa tersebut ada kaitannya dengan Pileg, dia menduga para pengunjuk rasa hanya mengkambinghitamkan caleg, karena situasi dan kondisi awal berupa luka lama yang terbawa sampai saat ini.
“Luka lama sejak Pilkades, ini kubu-kubu sampai sekarang masih berjalan, itu yang saya rasakan sampai sekarang,” katanya.
Dan hal itu tidak ada hubungannya dengan Pemilu legislatif dan murni karena persoalan kinerja.
“Jadi masalah Pileg itu saya tepis, saya tidak ada hubungannya dengan isu Pileg yang berkembang di media,” ujarnya.
Jika ingin memecat, Bahar mengaku bisa saja melakukan setelah dirinya dilantik menjadi kepala desa dua tahun lalu, dan hal itu tidak dilakukannya.
“Dua tahun 3 bulan saya bina, saya sabar menghadapi mereka,” ucapnya.
Namun, Bahar juga menjelaskan telah melakukan musyawarah desa yang membahas isu tersebut, yang hasilnya akan tetap merangkul para staf tersebut dan akan melakukan penggantian jika para staf ada yang tidak kembali masuk bekerja.
“Jadi kami tidak sewenang-wenang, kami juga tau aturan, saya dikatakan otoriter, walaupun saya basic militer saya tidak satu katapun membentak mereka,” ucapnya.
Terpisah Camat Watang Pulu Hidayatullah Abbas saat dikonfirmasi apakah sudah ada surat rekomendasi dari desa dan diterima pemerintah kecamatan, Hidayat sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa dirinya belum menerima.
“Belum,” singkatnya.
Sebelumnya Hidayat menegaskan kepada pengunjuk rasa bahwa pihaknya juga tak akan menandatangani pemecatan jika hal itu terkait politik.
“Kalau soal beda pilihan InsyaAllah saya tidak tanda tangan, tapi kalo soal ketidak disiplinan dan tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah desa ya mohon maaf, saya bisa laksanakan, karena sesuai Permendes desa berhak memberhentikan dan mengangkat,” ucapnya.
