PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Perjuangan menggelar Dialog Nasional “Selamatkan Indonesia” dengan tema “Ikhtiar Mengurai Kegelapan Menuju Indonesia Baru” di Hotel Bugis, Jalan Andi Makkasau, Kota Parepare, Sulsel, Sabtu (26/9/2026).
Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Dr. Ir. H. M. Said Didu, Pengamat Kebijakan Publik dan Praktisi Hukum, Dr. M. Syukur Mandar, Akademisi Prof. Dr. Amran Razak, serta Assoc. Prof. Ir. Muh. Nusran, S.TP., M.M., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare Drs. H. Ahmad Masdar, M.Si. turut hadir mewakili Wali Kota Parepare.
Ratusan peserta memenuhi aula Hotel Bugis. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai alumni dan kader HMI, organisasi kemahasiswaan, OKP, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga masyarakat umum.

Ketua Panitia, Muchlis Abdullahi, mengatakan dialog tersebut merupakan bagian dari ikhtiar KAHMI Perjuangan untuk mengambil peran dalam membaca dan menyikapi berbagai persoalan kebangsaan.
Menurutnya, tema “Mengurai Kegelapan” lahir dari kegelisahan terhadap sejumlah persoalan, seperti etika politik, penegakan hukum, ketimpangan ekonomi dan kondisi masyarakat kecil.
“KAHMI tidak boleh diam dan harus menjadi pelita untuk mengurai kegelapan dengan akal sehat, nilai keislaman dan nilai keindonesiaan,” ujarnya.
Koordinator KAHMI Perjuangan, Nur Azis Thalib, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan organisasi yang ikut terlibat. Ia menilai kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap masa depan bangsa.
Sementara itu, moderator H. Andi Abd Rahman Saleh dari KAHMI Perjuangan menekankan pentingnya menjaga kembali fungsi sosial dan kontrol KAHMI dalam kehidupan kebangsaan. Menurutnya, alumni dan kader HMI perlu tetap kritis terhadap kebijakan publik, tanpa kehilangan semangat membangun dan mencari solusi.
“KAHMI tidak boleh terjebak dalam zona nyaman. Kritik dan koreksi tetap diperlukan ketika ada kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Direktur Andalusia Institute ini.
Dalam sesi dialog, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membahas perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie setelah berakhirnya Orde Baru.
Said Didu menyebut masa kepemimpinan Habibie yang berlangsung sekitar 517 hari sebagai salah satu periode penting dalam proses transisi politik Indonesia. Menurutnya, berbagai perubahan pada masa tersebut menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka.
Pembahasan kemudian berkembang pada persoalan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Assoc. Prof. Muh. Nusran menyoroti ketergantungan penerimaan negara terhadap sektor pajak di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Ia mempertanyakan sejauh mana kekayaan seperti emas, nikel dan minyak dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sekitar 82 persen pendapatan Indonesia berasal dari pajak, padahal kita negara yang kaya,” ujar Nusran.
Dari sisi hukum, akademisi sekaligus advokat Dr. Muhammad Syukur Mandar menyoroti persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia menilai efektivitas hukum perlu terus diperkuat agar memberikan kepastian, keadilan dan efek jera.
“Koruptor tidak pernah jera di republik ini,” katanya, seraya mengkritisi praktik penegakan hukum yang menurutnya masih menghadapi berbagai persoalan.
Tokoh KAHMI Parepare, Arsal–sapaan akrab H Andi Abdul Rahman Saleh menambahkan, dialog itu tidak hanya membicarakan persoalan, tetapi juga mengajak peserta melihat kemungkinan jalan keluar atau solusi melalui penguatan demokrasi, tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum yang berkeadilan serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Bagi KAHMI Perjuangan, lanjut Arsal, gagasan “Indonesia Baru” dimaknai sebagai harapan terhadap Indonesia yang lebih adil, makmur dan berdaulat, dengan kepentingan rakyat sebagai bagian penting dalam pembangunan.
Selain KAHMI Perjuangan, sejumlah organisasi masyarakat ikut mendukung kegiatan dialog nasional tersebut seperti LSM Fokus, LiRA, dan sejumlah ormas lainnya. (*)
Penulis: Istiqlal Fajri (Mahasiswa PPL Prodi KPI IAIN Parepare)











