MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bukanlah kitab suci, hal itu dikatakan Fahruddin Rangga, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rapat dewan, Rabu (3/8/2022).
Anggota Komisi C DPRD Sulsel itu, tidak sependapat dengan asumsi pemerintah provinsi yang mengatakan muatan dalam KUA dan PPAS tidak bisa diubah.
“Pertama saya mau katakan, ini barang bukan kitab suci, KUA dan PPAS bukan kitab suci. Hilangkan dipikiran teman-teman TAPD bahwa ini tidak bisa di ubah,” kata Rangga.
Hal itu menurut Rangga, menjadikan DPRD sebagai lembaga legitimasi saja.
BeritaTerkait
“Kalau itu terjadi berarti lembaga ini hanya dijadikan sebagai legitimasi, alat setempel saja,” ujar Rangga.
Dalam rapat itu, Rangga sempat membanting draf KUA dan PPAS di atas meja sebagai ungkapan kekecewaan. Rangga menyayangkan draf yang disodorkan pada pertemuan kedua tidak ada perbaikan, padahal dipertemuan sebelumnya sudah disampaikannya termasuk oleh anggota para dewan yang lain.
“Kita berada di tempat yang kedua hari ini seharusnya ada draf dua yang sudah dibawa kesini, yang sudah dilakukan perbaikan dari pertemuan Kemarin, ada perkembangan informasi yang bisa kita dapatkan, Jujur bahwa apa yang ada di PPAS ini tidak tergambar di KUA,” ungkapnya.
Jika muatan dalam draf yang diajukan demikian, kata Rangga, tidak akan memungkinkan pengentasan kemiskinan serta pengembangan pertumbuhan ekonomi di Sulsel sebagaimana angka-angka yang tertuang dalam PPAS.
Sementara itu lanjutnya, disebutkan dalam draf KUA dan PPAS anggaran yang disiapkan hanya pas-pasan.
“Kalau kita periksa di PPAS anggaran yang diberikan itukan pas-pasan, mana mungkin bisa mendorong itu. Jadi ini tidak nyambung, sesuai apa yang saya katakan dipertemuan pertama,” lanjutnya.
Ia juga mengaku, kecewa dengan sikap TPAD yang hadir dalam rapat itu hanya perwakilan saja.
“Diundangan dengan hormat datang kesini, tidak ada yang datang. Semua keterwakilan, seandainya anggota DPRD bisa di wakili anak saya, saya suruh datang wakili saya,” pungkasnya.
Ia berharap agar pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif di Sulsel bermitra dengan baik serta jalan beriringan.
“Yah inikan jiwa pemerintah Sulawesi Selatan dua bagian, bermitra harus seiring sejalan, jangan kemudian lembaga ini dianggap penghalang-halang, tidak ,” tutupnya.
Reporter: Sucipto Al-Muhaimin
