PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare, Yasser Latief mendesak Pemkot Parepare melonggarkan pembatasan jam malam. Pasalnya, kebijakan itu dinilai telah merugikan pedagang.
“Terbukti setelah adanya demo dari pedagang meminta pembatasan jam malam dihapuskan. Mereka tidak akan turun demo kalau mereka baik-baik saja. Fraksi Nasdem meminta agar jalam malam dilonggarkan,” tegas Ketua Fraksi Nasdem Yasser Latief, Selasa (2/02/2021).
Selain pertimbangan itu, Anggota Komisi 3 DPRD Parepare itu mengatakan, sebelum dikeluarkannya kebijakan pembatasan itu tidak melalui kajian yang komperehensif.
“Pelaku usaha yang harus menjalankan aturan itu, tidak dilibatkan dalam menyusun kebijakan. Pembatasan itu juga mengabaikan dampak yang ditimbulkan. Seperti keberlangsungan usaha, tenaga kerja, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Serta tidak ada kompensasi atas pembatasan UMKM,” beber YL -sapaanya-.
Kata YL, Fraksi NasDem tetap mengapresiasi tindakan Pemkot dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Namun, sambung dia, pemerintah juga harus perhatikan terhadap aspek pemulihan ekonomi masyarakat.
Olehnya itu, lanjut YL, sebelum penerapan aturan baru nantinya diberlakukan, Pemkot Parepare harus melibatkan DPRD dalam penyusunan aturan.
Sebelum ada surat edaran baru yang dikeluarkan Pemkot, harus ada pertemuan yang komfrehensif. Kita harus duduk bersama antara DPRD dan Pemkot merumuskan aturan baru nantinya. Jika perlu, hadirkan juga perwakilan dari UMKM,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Parepare, Fatma mengatakan, kebijakan pembatasan jam malam, berlandaskan pada Surat Instruksi Mendagri nomor 2 tahun 2021.
“Dalam Inment (Instruksi Menteri : red) itu, jelas dituliskan jika pembatasan jam malam sampai pukul delapan malam. Itu juga menjadi acuan pembatasan di Parepare,” paparnya.(*)
Reporter : Mulyadi Ma’ruf
Editor : Alfiansyah Anwar
