Yasser tidak sendiri, sebab sebelas anggota DPRD lainnya solid melawan. “Kami bersama H Tasming Hamid, Suyuti, Hj Asmawati (Nasdem), Kamaluddin Kadir, Andi Amir Mahmud, dan Yusuf Lapanna dari Fraksi Gerindra. Begitu pun Rudi Najamuddin (PPP), Apriani Jamaluddin (PDIP), Hermanto (Hanura), Hj Hariani (Perindo) dan H Sudirman Tansi,” sebut Yasser Latief.
Rudi Najamuddin menilai, jika hak-hak anggota DPRD saja tidak bisa diperjuangkan, bagaimana mungkin bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Ini bukan soal angka-angka, tapi soal hak-hak kami yang dikebiri,” tegas Rudi yang selama ini dikenal vokal memperjuangkan aspirasi rakyat.
Dikonfirmasi mengenai KKD, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Ahmad memberi komentar. Ia mengatakan, peraturan wali kota sudah ada dan akan ditandatangani.
“Anggarannya juga sudah ada dan perhitungannya juga sudah sesuai bahwa Kota Parepare masuk ke dalam kondisi daerah sedang,” ujar Jamaluddin.
Cuma keadaannya saat ini, lanjut Jamaluddin, masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.
“Jadi Pak wali kota masih fokus dan konsentrasi terkait penanganan hal tersebut. Bahkan Pak wali kota sampaikan akan menandatangani hal tersebut menunggu momen yang tepat. Masa kita sedang menghadapi kondisi pandemi seperti ini, kita masih memikirkan diri kita. Paling serius yang harus dipikirkan bagaimana pandemi Covid-19 dapat melandai akhir Juni atau pertengahan Juli,” ujar Jamaluddin.
