WAJO, PIJARNEWS.COM--Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Wajo Maju mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait kondisi demokrasi dan kebijakan pemerintah yang dinilai semakin merugikan rakyat. Pernyataan ini disampaikan menyusul semakin maraknya praktik represif aparat, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil, serta lemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI MPO Cabang Wajo Maju dengan tegas menolak segala bentuk represifitas aparat yang kerap membungkam suara rakyat dan mahasiswa. Tindakan represif, menurut HMI, bukan hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menunjukkan ketakutan rezim terhadap kritik yang disuarakan oleh rakyat dan gerakan mahasiswa.
Selain itu, HMI MPO Cabang Wajo Maju juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menindas rakyat kecil. Kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada korporasi dan elit politik dianggap semakin menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan, sehingga diperlukan keberanian untuk melawannya.
Dalam pernyataannya, HMI MPO Cabang Wajo Maju mendesak DPRD Kabupaten Wajo untuk berani bersikap dengan merekomendasikan penolakan kepada DPR RI dan Presiden terhadap rencana kenaikan tunjangan DPR RI. Menurut HMI, kebijakan tersebut sangat tidak etis di tengah kondisi rakyat yang masih bergelut dengan persoalan ekonomi.
BeritaTerkait
Lebih jauh, HMI MPO Cabang Wajo Maju juga menuntut agar DPRD Kabupaten Wajo segera mengeluarkan rekomendasi kepada DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. RUU ini dinilai sangat penting untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi dan memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara demi kepentingan rakyat.
Tak hanya itu, HMI MPO Cabang Wajo Maju mendorong DPRD Kabupaten Wajo agar lebih serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD secara transparan. Mekanisme pengawasan harus diperkuat dengan melibatkan masyarakat secara aktif, membuka akses informasi publik terkait keuangan daerah, serta meningkatkan kapasitas anggota dewan dalam melakukan analisis anggaran dan advokasi.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Wajo Maju, Saeful, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa terhadap rakyat.
“Kami tidak akan tinggal diam ketika rakyat terus ditindas dan demokrasi dibungkam. HMI MPO Cabang Wajo Maju berdiri di garda depan, memastikan suara rakyat tetap hidup dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Perlawanan adalah keniscayaan,” tegasnya, Senin (1/9/2025).
Melalui pernyataan ini, HMI MPO Cabang Wajo Maju menyerukan kepada seluruh kader, mahasiswa, dan elemen masyarakat untuk terus bersatu, mengawal kebijakan publik, serta memastikan DPRD Kabupaten Wajo benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dengan transparan dan berpihak pada rakyat. (rls)
