PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Pemerintah Kota Parepare mencatat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan pembangunan hingga Triwulan II 2026 sebesar 53,63 persen. Angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang berada di angka 47,20 persen.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Wali Kota Parepare Tasming Hamid di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (16/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun beserta jajaran, para pejabat lingkup Pemkot Parepare, serta Kepala BPS Parepare Dian Ernawaty.
Selain capaian fisik, realisasi belanja Pemkot Parepare hingga Triwulan II 2026 juga mengalami peningkatan. Tercatat realisasi belanja mencapai sekitar Rp388 miliar atau 43,75 persen dari total belanja APBD 2026.
BeritaTerkait
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 143 program, 347 kegiatan, dan 899 subkegiatan yang tersebar di 34 organisasi perangkat daerah (OPD). Capaian serapan tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025 yang berada di angka 35,64 persen.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid meminta seluruh OPD tidak menunggu instruksi untuk melaporkan perkembangan program dan kegiatan.
“Tidak perlu diingatkan tapi intens melaporkan setiap progres program dan kegiatan,” kata Tasming.
Tasming mengatakan forum Monev tidak hanya bertujuan melihat capaian angka, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan sejumlah kegiatan belum berjalan optimal.
Menurutnya, setiap persoalan harus segera dibahas dan dicarikan solusi agar tidak menjadi persoalan yang berulang.
“Misalnya masalah perparkiran sejauh mana progresnya, bioskop sampai di mana progresnya. Penting didiskusikan setiap masalah untuk dicarikan solusinya, jangan dibiarkan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Tasming juga menyoroti persoalan data di lingkungan Pemkot Parepare. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan data yang digunakan pemerintah akurat, valid, dan selalu diperbarui.
“Karena data yang tidak update ini terjadi pemborosan anggaran. Contohnya iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah terus dibayar sementara masyarakat penerima sudah meninggal atau pindah keluar daerah,” ujarnya.
Tasming menilai aparatur pemerintah harus aktif memperbarui data masyarakat. Ia mencontohkan Kota Surabaya yang memiliki satuan tugas khusus untuk melakukan pembaruan data secara berkala.
“Karena data yang update bantuan tepat sasaran, bukan tetap sasaran atau itu-itu saja penerima bantuannya,” katanya.
Ia menegaskan persoalan data akan menjadi salah satu bahan evaluasi Pemkot Parepare agar seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Tasming juga mengingatkan jajaran OPD terkait target 18 program unggulan Parepare. Pada 2026, program tersebut ditargetkan telah mencapai minimal 30 persen, kemudian 80 persen pada 2027 dan 100 persen pada 2028.
Selain itu, ia meminta perangkat daerah memaksimalkan pelaksanaan program nasional Asta Cita Presiden, program pemerintah provinsi, serta 18 program Parepare yang tertuang dalam RPJMD.
Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya menyampaikan realisasi anggaran hingga 30 Juni 2026.
Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp865 miliar, dengan realisasi mencapai Rp437 miliar atau 50,54 persen.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp301 miliar dan telah terealisasi sekitar Rp154 miliar atau 51,22 persen.
Untuk belanja daerah, APBD 2026 menetapkan target sebesar Rp888 miliar, dengan realisasi hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp377 miliar atau 42,42 persen.
Dari sisi kinerja fisik, lima OPD dengan capaian tertinggi yakni BKPSDMD dan Dinas Perpustakaan masing-masing 75,75 persen, DPMPTSP 72,23 persen, Dinas Kominfo 66,95 persen, serta Inspektorat Daerah 64,35 persen.
Sementara capaian fisik terendah tercatat di Dinas PUPR sebesar 29,92 persen, Badan Kesbangpol 39,61 persen, Dinas Perkimtan 39,62 persen, Dinas Tenaga Kerja 44,51 persen, dan Kecamatan Soreang 44,78 persen.
Untuk realisasi penyerapan keuangan tertinggi, BKPSDMD mencapai 55,17 persen, Disdikbud 49,47 persen, RSUD Andi Makkasau 48,25 persen, Setdako 47,91 persen, dan Dinas Perdagangan 47,69 persen.
Sedangkan penyerapan terendah tercatat di Dinas PUPR 14,03 persen, Dinas Perkimtan 25,92 persen, Dinas Tenaga Kerja 29,58 persen, Badan Kesbangpol 32,92 persen, dan BKD 33,69 persen.
Zulkarnaen juga menyampaikan lima OPD dengan capaian kinerja keuangan terendah berdasarkan anggaran kas dan SP2D yang menjadi dasar pengurangan TPP. Kelima OPD tersebut yakni Dinas PUPR 18,88 persen, Dinas Perkimtan 31,47 persen, Dinas Sosial 33,60 persen, BKD 35,96 persen, dan Badan Kesbangpol 36,95 persen.
Kepala Dinas PUPR Parepare Budi Rusdi menjelaskan rendahnya capaian fisik dan serapan anggaran salah satunya disebabkan masih sedikit rekanan yang mengajukan permintaan uang muka.
Meski demikian, sejumlah pekerjaan fisik telah berjalan. Di antaranya rehabilitasi dan rekonstruksi jalan yang progresnya mencapai sekitar 50 persen serta sejumlah kegiatan DAK fisik sektor air minum dan jalan.
Budi mengatakan Dinas PUPR juga mendukung 18 program unggulan, salah satunya program Parepare Bebas Banjir melalui pengerukan sungai.
“Dinas PUPR turut mendukung 18 program unggulan di antaranya Parepare Bebas Banjir, dengan melakukan pengerukan sungai yang tinggal menunggu surat dari BBWS Pompengan-Jeneberang kegiatan sudah bisa jalan,” jelasnya.
Namun, PUPR masih menghadapi kendala minimnya uang persediaan (UP). Saat ini UP Dinas PUPR hanya sekitar Rp90 juta, jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Jenamar Aslan mengatakan rendahnya serapan anggaran salah satunya dipengaruhi proses pembebasan lahan untuk pembangunan Sport Center dan Kampus ITH yang belum rampung. Nilai anggaran pembebasan lahan tersebut mencapai lebih dari Rp1,5 miliar.
Kepala Disporapar Parepare Iskandar Nusu menambahkan pembebasan lahan kawasan Sport Center di Lompoe masih menunggu penerbitan SPT PBB pemilik lahan dan hasil appraisal.
Kepala Badan Kesbangpol Parepare Rustan Asta menyebut rendahnya realisasi fisik dan anggaran salah satunya karena hibah partai politik serta kegiatan Kepaskibrakaan belum seluruhnya tersalurkan.
“Baru satu parpol yakni PDIP yang mengajukan proposal hingga saat ini. Sementara kegiatan Kepaskibrakaan baru berjalan saat ini,” ungkap Rustan.
Plt Kepala Disnaker Parepare La Ode Arwah Rahman juga menyampaikan kendala realisasi PAD. Salah satunya karena bendahara penerimaan baru terbentuk pada Juni 2026 sehingga penarikan retribusi baru dapat dilakukan pada bulan tersebut.
Penarikan retribusi akan dimaksimalkan hingga Desember, khususnya di sejumlah lokasi potensial seperti pelataran kontainer UMKM kawasan Masjid Terapung dan los di Anjungan Cempae.
Kepala BPS Parepare Dian Ernawaty meminta Pemkot Parepare mempercepat proses belanja, khususnya belanja modal. Menurutnya, percepatan belanja dapat memberikan dorongan lebih besar terhadap perekonomian daerah.
“Karena pertumbuhan ekonomi Parepare tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” kata Dian.
Dian juga menyampaikan BPS saat ini tengah melaksanakan Sensus Ekonomi. Hingga rapat berlangsung, data yang masuk telah mencapai sekitar 47 persen.
“Dari data itu luar biasa untuk Parepare. Dari sektor perdagangan output lebih dari Rp2 triliun,” ungkapnya.
Namun, BPS masih menghadapi kendala karena terdapat responden yang belum bersedia didata. Karena itu, Dian meminta adanya sinergi dengan pemerintah daerah agar proses pendataan berjalan optimal.
“Dibutuhkan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga gambaran ekonomi lengkap di Parepare bisa ditangkap,” tandasnya.
