SIDRAP, PIJARNEWS.COM – Suhu politik mulai tinggi di Sidrap. Koalisi partai politik (parpol) pengusung bakal calon Bupati dan wakil Bupati, Hj Fatmawati Rusdi-H Abdul Majid yang bertagline FATMA, berbondong-bondong datang ke kantor Pengawas Pemilu Sidrap, Jl Jenderal Sudirman, Pangkajene, Kamis, (11/01). Kedatangannya untuk melaporkan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPUD Sidrap.
Ketua DPD Nasdem Sidrap, Syamsumarlin mengaku pihaknya melapor untuk menuntut keadilan terhadap bakal calon Bupati dan wakil Bupati Sidrap yang bakal ikut serta dalam kontestasi politik Juni mendatang.
“Dalam hal ini pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon yang bertuliskan Doamu, hanya menyertakan resi pengiriman sebagai bukti surat keterangan bebas pailit bukan dari Pengadilan Niaga dan itu diterima KPUD Sidrap,” ketusnya.
Padahal resi ini lanjut dia, tidak dapat menggantikan berkas surat keterangan bebas pailit untuk bukti administrasi di KPUD, karena instansi terkait bukan merupakan instansi yang berwenang. “Itu hanya pelayanan jasa pengiriman,” jelas Syamsumarlin.
Sementara resi tersebut membuktikan pengiriman berkas dari Sidrap ke Pengadilan Niaga Surabaya, bukan dari Pengadilan Niaga ke Sidrap. Itu kata Syamsumarlin, berarti surat ini baru mau diajukan ke Pengadilan Niaga belum tahap proses penerbitan surat keterangan Bebas Pailit.
“KPUD Sidrap beralasan masih ada tahap perbaikan berkas, namun pemahaman kami resi ini bukan berkas dan tidak sah di mata hukum. Seandainya surat pernyataan dari pengadilan mengatakan, yang bersangkutan suratnya sementara diproses, maka kami terima,” tegasnya.
Samsumarlin berharap, panwas menindaklanjuti laporan pelanggaran administrasi ini, jika hasilnya menyatakan resi tersebut disahkan. “Maka kami akan melaporkan ke jalur hukum,” ungkapnya.
Sementara Ketua Panwas Sidrap, Mahardin saat menerima laporan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu. Batas waktu regulasinya kata Syamsumarlin, 5 hari.
“Mengenai tindak lanjutnya, pihak panwas akan tetap mengacu pada regulasi norma-norma pelanggaran, mencari bukti kebenaran laporan tersebut kemudian mengkaji hasil bukti pelaporan apakah ada unsur pelanggaran atau tidak,” jelasnya.
Menurut dia, jika ditemukan pelanggaran dan terbukti melanggar maka akan ditindak lanjuti dengan membuat rekomendasi penolakan terhadap pasangan Doamu. (sud/asw)
