PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Meski belum memasuki masa tahapan kampanye pemilihan calon kepala daerah (Pilkada) tahun 2018, namun sejumlah mobil berpelat merah atau mobil dinas yang digunakan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), kini sudah ramai dipasangi gambar dan atribut Pasangan Calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota Parepare.
Larangan pemasangan atribut paslon pada mobil yang berpelat merah telah diatur dalam Undang-undang PKPU yang berlaku, seperti yang telah dikemukakan Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Parepare, Zainal Asnun. “Pelarangan pemasangan atribut paslon pada mobil yang berpelat merah milik pejabat ASN itu, telah diatur dalam UU PKPU dan pejabat tersebut bisa dikenakan sanksi jika terbukti memasang salah satu paslon pada mobil pelat merah atau mobil dinas milik negara,” jelasnya saat ditemui di Kantor Panwaslu Jl Chalik Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Selasa, (2/1).
Meski sudah dilakukan pendataan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), namun hingga saat ini Panwaslu Kota Parepare masih kesulitan mendeteksi siapa-siapa pejabat ASN pengguna mobil pelat merah yang telah dipasangi salah satu paslon. “Kami memang di panwaslu masih kesulitan mendeteksi siapa-siapa pejabat ASN yang menggunakan mobil pelat merah dengan memasang gambar salah satu paslon. Tapi kami sudah memerintahkan kepada semua panwascam untuk mendata pejabat ASN menggunakan mobil pelat merah yang dipasangi gambar salah satu paslon,” ujarnya.
Ketua Panwaslu dua periode ini, akan melakukan penyuratan secara terbuka atau imbauan kepada pihak Komisi Netral ASN kepada pengguna kendaraan tersebut untuk dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Karena menurutnya, surat komisi ASN tertanggal 27 Desember itu sudah jelas mencakup apa-apa yang harus dilakukan oleh pegawai ASN untuk melakukan aturan-aturan sendiri terkait dengan kode etik. “Terkait sanksi itu bukan kewenangan kami biarkan pihak komisi ASN yang menyelesaikan kami hanya meneruskan laporan dari hasil temuan kami di lapangan,” tutup mantan Ketua Panwaslu ini. (amr/asw)
