SIDRAP, PIJARNEWS.COM–Pemerintah Kota Makassar melakukan kunjungan ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), tujuannya untuk menjajaki penguatan kerja sama di bidang pangan. Rombongan diterima Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah di ruang kerjanya, Kamis (18/9/2025).
Kunjungan dipimpin Sekretaris Dinas (Sekdis) Ketahanan Pangan Kota Makassar, Alamsyah Sahabuddin, dengan tujuan membahas potensi kerja sama kedua daerah di bidang pangan.
Turut hadir Kepala Bulog Sidrap Ivan Faisal, Kabag Kerja Sama Setda Sidrap Andi Besse, Kabag Ekonomi Setda Sidrap Rimba, Kabid Perdagangan Disdagrin Sidrap Muhammad Akbar, dan sejumlah instansi terkait.
Wabup Nurkanaah menyambut baik rencana tersebut. Ia menyebutkan, Makassar membutuhkan pasokan beras, khususnya untuk mendukung program MBG, sehingga membuka peluang kerja sama dengan Sidrap.
BeritaTerkait
“Ke depan bukan hanya terkait beras, tetapi juga menyangkut pelaksanaan tata pemerintahan di kedua daerah, Insya Allah akan kita laksanakan,” ujar Nurkanaah.
Sementara itu, Alamsyah Sahabuddin menjelaskan, sebagai ibu kota provinsi, Kota Makassar menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan pangan. Jumlah penduduk di siang hari mencapai 1,7 juta jiwa dan malam hari sekitar 1,4 juta jiwa, yang berdampak pada tingginya kebutuhan pangan.
“Saat ini ketersediaan beras kami sekitar 1,3 juta ton, dengan kebutuhan rata-rata 440 ton per bulan. Stok masih aman tiga bulan ke depan, tetapi kebutuhan pangan terus meningkat seiring perkembangan kota,” katanya.
Alamsyah menambahkan, Sidrap tidak hanya berpotensi menyuplai beras, tetapi juga komoditas lain, seperti telur. Menurutnya, informasi tersebut penting bagi Kota Makassar yang tengah menyiapkan program MBG berskala daerah.
“Komunikasi ini sangat berarti bagi kami. Harapan kami segera dijadwalkan pertemuan antara Bupati Sidrap dan Wali Kota Makassar untuk menandatangani MoU, sehingga kerja sama pangan dapat segera berjalan dan menjadi dasar penguatan di sektor lain,” ucapnya.
Ia juga membuka peluang kerja sama lintas sektor dengan melibatkan OPD terkait, termasuk distribusi pangan dalam bentuk subsidi kepada pelaku usaha.
