PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Pemkot berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan melalui pembahasan lanjutan bersama DPRD.
Jawaban tersebut dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare, Selasa (13/10/2026).
Dalam penyampaiannya, Amarun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota fraksi DPRD yang telah memberikan tanggapan, pertanyaan, saran, serta catatan kritis terhadap rancangan APBD 2027.
Menurutnya, berbagai masukan dari fraksi Partai Gerindra, NasDem, PKPB, Golkar, serta Gelora Amanat Demokrasi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan fiskal daerah.
BeritaTerkait
Amarun mengatakan, pemerintah daerah memahami berbagai persoalan yang muncul dalam penyusunan rancangan APBD. Karena itu, diperlukan pembahasan secara cermat untuk mencari solusi agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Kami memahami bahwa adanya berbagai permasalahan dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 sebagaimana telah diungkapkan oleh fraksi-fraksi dewan yang terhormat, maka kita tetap berupaya untuk mencarikan solusi yang tepat dan optimal,” ujar Amarun.
Dia menegaskan, pandangan umum fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pemkot Parepare juga berkomitmen menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan teknis melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi DPRD.
Pembahasan lanjutan tersebut akan mencakup penyelarasan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, termasuk penentuan prioritas pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Pemkot Parepare berharap proses pembahasan APBD 2027 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran yang disusun juga diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
