MAKASSAR, PIJARNEWS.COM— Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti juga menyarankan jika semua Capres dan Cawapres mundur dari kabinet atau cuti dari jabatan strategisnya untuk menciptakan atmoser Pemilu yang adil. Para Capres dan Cawapres juga diingatkan untuk tidak berkampanye menggunakan fasilitas negara.
“Kita semua sudah sama-sama melihat, bagaimana kesewenang-wenangan pascaputusan Mahkamah Konstitusi, yang memuluskan jalan anak presiden untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024,” ungkap Ikrar saat dihubungi di Jakarta, Rabu (31/1/2024)
Meninjau hal itu, Ikrar berpendapat saat ini lembaga yudikatif tidak dapat dijadikan satu-satunya sandaran. Ia juga menyoroti penggunaan kekuasaan yang beririsan dengan pencalonan peserta Pilpres. Contohnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dirapel untuk tiga bulan. Menurutnya, penyaluran bansos jelang Pemilu, terindikasi janggal.
“Bantuan Langsung Tunai dirapel tiga bulan sekaligus mendekati pemilihan umum ini. Coba Anda hitung, per-bulannya Rp 200.000 dikali 3, kan jumlahnya Rp 600.000. Ini buat orang di desa, uang yang banyak loh. Belum lagi, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartanto juga ikut-ikutan bagi-bagi Bansos, dengan pesan bilang terima kasih ya, ke Pak Jokowi. Seolah-olah Bansos yang mereka bagikna adalah milik orang tertentu. Padahal Bansos itu dari uang negara,” tegas Ikrar.
Ikrar juga menyoroti BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah. Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektare lahan pertanian.
Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta per kelompok tani. Di Jawa Tengah, Jokowi mencatat terdapat 16.000 hektare lahan yang terdampak El Nino, banjir, dan kekeringan panjang. Penerima BLT Puso adalah petani di Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.
“Saya melihatnya ini sebagai unsur bujukan. Bahwa kalau masyarakat pilih ini, bantuan akan jalan terus. Ini anggaran negara, cadangan beras negara bukan untuk dimainkan dalam Pemilu. Saya juga bingung mengapa BLT Puso hanya diberikan kepada petani di Jawa Tengah dan ini pencairannya bulan Februari, mendekati Pemilu. Nanti, kalau tiba-tiba habis Pemilu, Indonesia diguncang bencana bagaimana? Anggaran dan persediaan apa yang kita pakai?” katanya.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Prianto berpendapat, perubahan sikap politik Presiden Jokowi tentu membuat atmosfer kerja di Kabinet Indonesia Maju berubah.
“Saya pikir Pak Mahfud mulai merasa konflik kepentingan yang semakin nyata. Posisi sebagai Menko sekaligus sebagai Cawapres, yang tidak mengusung keberlanjutan. Apalagi Jokowi semakin show force mendeklarasikan dukungan ke Prabowo-Gibran. Partai-partai koalisi Ganjar-Mahfud di kabinet tentu merasakan hal yang sama,” ujarnya kepada Pijarnews.com, Kamis (1/2/2024).
Selain soal etika yang menjadi isu utama paslon Ganjar-Mahfud, Luhur menilai betapa sulitnya posisi Mahfud MD dalam menghindari pemanfaatan fasilitas jabatan yang melekat dalam kinerja politiknya. Pengunduran diri Mahfud MD, menurutnya membuat para pendukung Ganjar-Mahfud menemukan konsistensi dan integritas Mahfud MD. Hal ini menguatkan pilihan mereka.
“Variabel efek elektoral bukan pertimbangan utama untuk mundur dari kabinet. Sama halnya ketika tetap berada di kabinet,” tutur Luhur.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik UIN Alauddin Makassar, Profesor Firdaus Muhammad melihat pengunduran diri Mahfud MD mencerminkan sosok negarawan.
“Lebih etis sebagai paslon yang bisa menjaga diri dari kekuasaan. Selebihnya bisa lebih fokus dan bebas. Tindakan Mahfud cerminkan sosok negarawanan,” ujar Firdaus. Menurut Guru Besar Komunikasi Politik UIN Alauddin ini, pelajaran penting dari sikap Mahfud itu adalah cerminan sebagai negarawan, menjaga etika politik, tidak manfaatkan fasilitas negara untuk politik praktis meski itu telat.
Sebelumnya, Mahfud resmi memberikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Jokowi pada Rabu (31/1/2024) lalu. Permohonan pengajuan surat pengunduran diri ini turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Praktikno. (*)
