MAKASSAR, PIJARNEWS.COM – Tim Penggerak PKK Sulsel menjadi yang pertama menindak lanjuti program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) di Indonesia. Program itu merupakan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK Tahun 2021.
Launching KISAK dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Naoemi Octarina, didampingi Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele, di sela-sela acara pembukaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sulsel, di Hotel Four Points Makassar, Rabu (2/6/2021).
Launching KISAK juga ditandai dengan penerbitan 49 dokumen kependudukan di masing-masing kabupaten kota.
Naoemi mengatakan, PKK senantiasa berusaha ikut andil dalam kemajuan Indonesia, melalui program-programnya. Termasuk mendorong kemampuan masyarakat memperoleh berbagai layanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, dan sebagainya.
“Untuk mengakses layanan tersebut, tentu membutuhkan kelengkapan dokumen. Saat pelaksanaan Rakernas PKK, program KISAK ini menjadi rekomendasi. Dan Sulsel menjadi pelopor, provinsi pertama yang menindaklanjuti hasil Rakernas ini,” ujarnya.
Melalui program KISAK ini, lanjut Naoemi, PKK Provinsi Sulsel dan Kabupaten Kota, akan bersinergi, bersama-sama menyadarkan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga dapat mengakses pelayanan publik. Mulai dari Akte Kelahiran hingga KTP, sangat dibutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan Kartu ID Anak dan KTP Elektronik 17 tahun secara simbolis oleh Naoemi Octarina.
Sementara, Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan, PKK Sulsel bersinergi dengan Dinas Catatan Sipil Sulsel, untuk melakukan gerakan administrasi kependudukan yang pertama kali di Indonesia. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi pihaknya juga telah menginstruksikan Dinas Catatan Sipil yang ada di kabupaten kota untuk bersinergi dengan PKK di daerahnya masing-masing.
“Saya sudah menginstruksikan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kota agar mensupport program KISAK ini sampai ke tingkat paling bawah,” ujarnya.
Sukarniaty mengakui, masih banyak masyarakat yang enggan mengurus administrasi kependudukan, kecuali bersoal dengan masalah pelayanan publik. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan PKK sebagai mitra pemerintah, yang memiliki kader hingga ke tingkat paling bawah.
“Kami bermitra dengan PKK, karena PKK tidak hanya subjek, tapi juga objek yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” imbuhnya. (rls)
