MAKASSAR,PIJARNEWS.COM–Pemerintah pusat telah menggelontorkan Rp54,77 triliun belanja negara ke Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp22,97 triliun turun 6,01 persen (yoy) dan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp31,80 triliun tumbuh 6,03 persen (yoy).
Pagu Belanja Pemerintah Pusat untuk Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan kepada 44 Kementerian/Lembaga. Berdasarkan jenis belanja, alokasi belanja tersebut dapat dirinci, Belanja Pegawai Rp9,29 triliun, Belanja Barang Rp9,02 triliun, Belanja Modal Rp4,58 triliun dan Bantuan Sosial Rp78,06 miliar.
Adapun alokasi transfer ke daerah untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,01 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp20,1 triliun, DAK Fisik sebesar Rp2,72 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp5,80 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp145,15 miliar, Hibah Ke Daerah sebesar Rp18,58 miliar dan Dana Desa sebesar Rp2,02 triliun. Ini terlihat saat Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada para KPA Satuan Kerja K/L dan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur, Rabu, (13/12/2023).
Pj Gubernur Bahtiar menyampaikan, di tengah keterbatasan anggaran dengan wilayah Sulawesi Selatan yang luas, ia mengingatkan agar pemanfaatan anggaran sesuai prioritas dan fokus pada hasil. Selain itu, harus terjadi pertumbuhan dan pemerataan.
“Fokus apa dan mau jadi apa. Harus ada hasilnya, harus ada sesuatu yang ditinggalkan,” pesan Bahtiar.
Ia menegaskan, siapa pun pemerintahan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, pada akhirnya melayani 9,3 juta penduduk, untuk menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan kebaikan serta manfaat. “Akhir kata, Iyyapa narisseng mukkurui sewwae jama-jamang narekko purani rilaloi. Artinya, sulit tidaknya suatu pekerjaan maupun usaha yang baru dilakukan akan diketahui setelah kita mengerjakannya,” kata Bahtiar.
Sedangkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, menyampaikan, penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Presiden telah dilaksanakan secara hybrid pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 lalu, di Istana Negara.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Kementerian/Lembaga secara luring yang menerima DIPA Kementerian/Lembaga TA 2024 secara digital dan para kepala daerah hadir secara daring. “Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selaku wakil pemerintah pusat menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada para KPA Satuan Kerja K/L dan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.
Ia mengungkapkan, patut disyukuri bahwa disaat adanya risiko geopolitik, volatilitas harga komoditas, dan kenaikan suku bunga global, kita mampu menjaga kinerja perekonomian nasional secara baik. Pada Triwulan III 2023 perekonomian nasional tumbuh kuat pada level 4,9 persen (yoy), inflasi pada November 2023 stabil pada level 2,86 persen (yoy). Sementara itu, pada tataran regional, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 4,05 persen (yoy) pada Triwulan III 2023, inflasi tercatat 2,79 persen (yoy) pada November 2023, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,86 persen. Angka inflasi ini mencatatkan rekor sebagai yang terendah dalam lima tahun terakhir di Indonesia.
Di Sulawesi Selatan, nilai tukar petani pada Oktober 2023 sebesar 113,64 atau naik 2,13 persen dari bulan sebelumnya, tingkat pengangguran pada Agustus 2023 sebesar 4,33 persen atau turun 0,18 basis poin, yoy. Selanjutnya, lebih rendah dari nasional yang mencapai 5,32 persen dan penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen atau naik 0,07 persen yoy. Namun masih lebih rendah dari angka nasional sebesar 9,36 persen.
Kemudian bahwa untuk APBN tahun 2023 ini, realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per tanggal 8 Desember 2023 mencapai Rp48,56 triliun atau sekitar 88,70 persen dari pagu belanja yang besarnya Rp54,80 triliun. Realisasi belanja APBN tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 21,03 triliun atau sekitar 84,67 persen dari pagu belanja Pemerintah Pusat yang besarnya Rp25,20 triliun dan TKD sebesar Rp27,53 triliun atau 92,05 persen dari total alokasi TKD yang besarnya Rp29,96 triliun.
Penyaluran Dana Desa sampai dengan 8 Desember 2023, di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai Rp1,97 Triliun atau 96,9 persen dari pagu Rp2,05 Triliun. Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Bahtiar juga menyerahkan Penghargaan Kapolda, Pangdam XIV Hasanuddin, Kepala Perwakilan BI, Kepala OJK Sulselbar, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Bupati Luwu Utara dan Bupati Barru. Serta menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan, dan Direktur Utama RS Wahidin Sudiro Husodo Makassar. (adv)
