JAKARTA, PIJARNEWS.COM — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyerahkan pengelolaan 30 pelabuhan dan bandara kepada pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan dan bandara tersebut.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan, sejauh ini sudah ada empat pelabuhan yang diserahkan kepada swasta, BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelabuhan tersebut antara lain Probolinggo, Sintete, Bima dan Waingapu.
“Tercatat dua bulan terakhir sudah ada empat pelabuhan yang sudah diserahterimakan; Probolinggo, Sintete, Waingapu, dan Bima. Ini menjadi tahap awal. (Pengelolanya?) BUMD di Jatim, Pelindo II dan Pelindo III, Pelindo IV, Pelindo I juga, swasta lain juga kami ajak,” ujar dia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa 10/10, dilansir Liputan6.com
Sementara hingga akhir tahun ini, Budi menargetkan ada 15 pelabuhan dan bandara yang sudah diserahterimakan pengelolaannya kepada swasta dan BUMN. Untuk masa kelolanya, Kemenhub memberikan jangka waktu hingga 30 tahun.
“(Sampai akhir tahun?) Paling tidak separuhnya, 15. Tapi kerjasamanya 30 tahun, karena itu soal investasi peralatan dan lain-lain,” lanjut dia.
Selama ini 30 pelabuhan dan bandara tersebut dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kemenhub dan menggunakan anggaran dari APBN. Dengan diserahkan pengelolaannya kepada swasta, maka diharapkan bisa menghemat anggaran negara.
“Kita harapkan paling tidak, APBN yang bisa diefisienkan Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun. (Pelabuhan dan bandara) Sudah jadi dan sudah komersial, ini akan mendatangkan keuntungan,” kata dia.
Dan yang lebih penting lagi, lanjut Budi, dengan dikelola oleh swasta, maka diharapkan pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan dan bandara tersebut terus meningkat. Dengan demikian akan meningkatkan daya saing pelabuhan dan bandara di Indonesia.
“Kita undang investor untuk turut kelola 30 pelabuhan dan bandara untuk kerja sama, bukan dilimpahkan. Harapannya, agar kompetensi dan keahlian swasta ini bisa meningkatkan vitalitas dari pelabuhan dan bandara tersebut,” tandas dia.
Sebagai informasi, pelabuhan yang pengelolaannya akan diserahkan kepada swasta antara lain Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Sorong, Biak, Fakfak, Merauke, Ende, Manokwari, Tenau Kupang, Lembar, Kendari, Parepare, Bitung, Ternate, Pantoloan, Tanjung Wangi, Badas dan Kalabahi.
Sedangkan untuk bandara antara lain Bandara Komodo, Tanjung Karang, Sentani, Samarinda Baru, Kalimarau, Radin Inten II, Hanandjoedin dan Juwata. (rls/ris)
