MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Yayasan BaKTI meluncurkan program INKLUSI terkait penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas demi pembangunan yang inklusif. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Melia, Kota Makassar, Jumat 10 Juni 2022.
Kegiatan tersebut merupakan Program Kemitraan Australia dengan Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).
Direktur Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa mengatakan, program INKLUSI tersebut akan diimplementasi di Indonesia oleh delapan mitra nasional hingga tahun 2028.
Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra nasional Program INKLUSI ini, lanjut Yusran, akan berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak disabilitas, kelompok rentan dan marjinal.
“Kolaborasi merupakan pendorong utama dari tercapainya berbagai tujuan pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan Program INKLUSI ini, Yayasan BaKTI berkolaborasi bersama mitra-mitra LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, red) di wilayah kerja program,” jelas Yusran.
Enam mitra Yayasan BaKTI dalam menjalankan program INKLUSI, sebut Yusran, yakni YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) Kota Parepare, YESMa (Yayasan Eran Sangbure Mayang) Tana Toraja, Rumah Generasi Ambon, RPS (Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara) Kendari, UDN (Yayasan Ume Daya Nusantara) Kupang, dan LRC (Lombok Research Center) Lombok Timur.
Konsul Jenderal Australia, Bronwyn Robbins menyampaikan harapannya agar program ini dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas.
“Dimana tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan dan lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik di Indonesia,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, diperlukan upaya bersama dalam pembangunan untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas.
Selain itu, lanjut Bronwyn Robbins, menghubungkan dan membuka akses layanan pemerintah, mendorong dan memperkuat keberdayaan masyarakat untuk mengadvokasi hak-haknya sebagai warga negara.
Informasi yang diperoleh PIJARNEWS.COM terkait daerah yang menjadi lokasi program INKLUSI itu di antaranya, Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, Kota Kendari, Kabupaten Lombok Timur, Kota Ambon dan Kabupaten Kupang. (*)
Reporter : Sucipto Al-Muhaimin
