LUWU, PIJARNEWS.COM– Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, melakukan kunjungan kerja pertamanya di Kabupaten Luwu. Agendanya, silaturahmi bersama jajaran Pemda Kabupaten Luwu, forkopimda, camat, lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat, di Rumah Jabatan Luwu, di Kota Belopa, Sabtu malam (4/11/2023).
Pj Gubernur sekaligus menyaksikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Luwu. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan DPRD Luwu yang telah menganggarkan untuk Pilkada 2024. Itu tandanya bahwa daerah ini siap menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” kata Bahtiar.
Ia mengungkapkan, masih terdapat tujuh daerah yang belum melakukan penandatanganan dengan batas waktu hingga 10 November 2023.
Anggota DPRD Sulsel, Fadriyaty Asmaun, menyebutkan komitmen persetujuan DPRD Sulsel untuk penganggaran untuk Pilkada 2024 Sulsel, untuk tahun 2023 sebesar Rp224 miliar itu 40 persen dari 4 komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah, untuk KPU, Bawaslu, kepolisian dan TNI. Sedangkan untuk di anggaran pokok sebesar Rp400 miliar atau 60 persen.
Sementara, Bupati Luwu Basmin Mattayang, mengatakan, penadatangan dana hibah karena telah terjadi kesepakatan oleh pelaksana Pemilu. Termasuk, adanya penekanan Bahtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, di mana pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk menghadapi perhelatan politik ke depannya. “Yang namanya perintah pimpinan harus kita laksanakan. Sebenarnya KPU dan Bawaslu jangan berterima kasih kepada saya, tetapi kepada bapak gubernur, karena apa yang saya lakukan ini karena perintah gubernur,” ujarnya.
Sebagai pimpinan daerah di Luwu, ia menyatakan mengikuti perintah konstitusi. “Kalau Pak Gubernur kemarin tekankan 40 persen di APBD Perubahan, kami lebih dari 40 persen,” imbuhnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, Hasan Sufyan, menyampaikan, kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen seluruh pihak bahwa Pemilu dan Pilkada 2024 adalah agenda strategis nasional yang mau tidak mau menjadi tanggung jawab seluruh pihak.
Di Luwu, ada 1.141 TPS dengan total penyelenggaraan akan mempekerjakan 13.000 petugas yang tersebar di 22 kecamatan di 227 desa.
Sedangkan, Ketua Bawaslu, Irpan, menambahkan, proses tahapan Pemilu 2024 menarik karena beririsan dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga memang butuh pembiayaan yang harus dijalankan bersama.
Adapun momentum pemilu, komitmennya Bawaslu saat ini berubah dari periode sebelumnya. Dimana Bawaslu pada hari ini lebih kepada proses pencegahan. “Saya sampaikan di sini, karena kebetulan banyak ASN, bahwa komitmen kami dari Bawaslu, sesuai instruksi pimpinan kami di RI, bahwa dalam tahapan ini masih dilakukan kegiatan pencegahan. Sehingga memang sosialisasi itu kami lakukan,” ujarnya.
“Kami banyak mengimbau kepada masyarakat dan kepada ASN untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan pelanggaran dalam Pemilu, Bawaslu hadir di tengah masyarakat hanya perpanjangan tangan saja, bahwa Pemilu hari ini adalah pesta rakyat, khususnya di Luwu,” pungkasnya. (adv)
