PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Stunting turut menjadi perhatian Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe saat membuka Musrenbang RKPD 2024 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/1/2023).
Taufan Pawe berharap ada gerakan kolaborasi yang terintegrasi antar leading sector tidak hanya di lingkup Pemerintah Kota Parepare, tapi juga BUMN dan BUMD serta para stakeholder dalam upaya percepatan pengendalian dan penurunan angka stunting khususnya di Parepare .
“Masalah stunting ini harus diintegrasikan dengan leading sector yang lain. Bangun komunikasi dengan BUMN dan BUMD. Karena secara nasional, lebih Rp100 triliun kebobolan negara kita karena ketidakmampuan kendalikan stunting,” ungkap Taufan Pawe di dalam forum Musrenbang RKPD.
Karena itu, dia mengajak gerak cepat kolaborasi untuk menekan sekecil-kecilnya angka stunting. Targetnya, menyongsong generesi emas Indonesia 23 tahun mendatang.
BeritaTerkait
“Stunting jangan lihat asupan gizi belaka, tapi diperlukan edukasi literasi kepada orang tua, ibu hamil tentang cara mencegah stunting bagi bayinya. Sisipkan anggaran yang cukup untuk asupan gizi bagi ibu hamil,” Ingat Wali Kota bergelar doktor ilmu hukum ini.
Parepare saat ini sudah miliki Perwali Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Perwali ini hadir sebagai bentuk komitmen Pemkot Parepare dalam upaya mempercepat penanganan dan penurunan stunting di Parepare.
Taufan Pawe mengemukakan, bahwa penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan, seperti terhambatnya tumbuh kembang anak.
“Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Parepare,” tegas Wali Kota berlatar belakang profesional hukum ini.
Melalui gerakan kolaborasi, Taufan Pawe berharap Parepare tampil terdepan khususnya di Sulsel dan Indonesia secara umum dalam mencegah dan menanggulangi stunting.
Targetnya, Parepare berkontribusi positif dalam memenuhi target nasional penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024.
“Saya meminta kepada seluruh SKPD bersama stakeholder terkait, BUMN dan BUMD untuk melakukan inovasi dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat agar bisa tetap terpenuhi dengan tetap menegakkan protokol kesehatan,” tandas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini.
Di Parepare juga sudah ada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Wali Kota Parepare menjadi pengarah, dan Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim menjadi Ketua TPPS.
Wakil Ketua masing-masing Sekda Kota Parepare, H Iwan Asaad, Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha, Ketua TP PKK Parepare, Hj Erna Rasyid Taufan. Sementara Sekretaris TPPS adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Parepare, Dr Hj Halwatiah. (art/adv/afn)
