MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar High Level Meeting yang diikuti pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Jumat (13/2/2026). Pertemuan ini difokuskan pada pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan, Imlek, dan Nyepi.
Rapat tersebut menjadi langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari besar tanpa terganggu gejolak harga.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, mengatakan pertemuan itu juga menjadi forum monitoring dan evaluasi kinerja TPID dan TP2DD di seluruh daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus terus dijaga agar tetap berada pada level yang sehat, seiring dengan penguatan digitalisasi sebagai salah satu pendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
BeritaTerkait
“Inflasi yang terkendali akan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan cenderung meningkat,” kata Fatmawati.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang, yang mewakili Bupati Pinrang, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan pasokan pangan tetap aman.
Ia menilai pengendalian inflasi merupakan upaya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena mampu menjaga harga bahan pokok tetap stabil.
“Upaya pengendalian inflasi ini pada akhirnya untuk melindungi masyarakat. Kita ingin memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar sehingga daya beli tetap terjaga,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, Pemkab Pinrang juga terus mempercepat digitalisasi transaksi di berbagai sektor. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sistem yang lebih efisien, aman, transparan, dan akuntabel sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
