SIDRAP, PIJARNEWS.COM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Pemetaan Kerawanan Isu-isu Strategis untuk masyarakat di Hotel Grand Zidny, Pangkaje, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, pada Rabu (16/10/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, ormas, organisasi, jurnalis, dan pemilih pemula dari tingkat SMA sederajat. Hadir dalam acara ini Koordinator Divisi Hukum dan Data Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, SH., MH, serta Ketua Panitia yang juga Kabag Hukum dan Humas, Syarifuddin Anwar, S.Ikom., M.Si. Dari Bawaslu Sidrap, hadir Ketua Bawaslu Sidrap, Muhardin, dan Koordinator Divisi HPPH, Asmawati Salam, S.Ag., MH, bersama staf.
Dalam sambutannya, Syarifuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif Bawaslu Provinsi Sulsel untuk mendekatkan diri kepada semua pihak di Kabupaten Sidrap. Kegiatan ini bertujuan mengajak peserta untuk memberikan saran dan masukan terkait potensi kerawanan yang mungkin muncul pada Pilkada 2024 sebagai langkah mitigasi.
“Saat ini, kami memiliki tugas dalam pengawasan, penindakan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran,” jelas Syarifuddin.
“Saat ini merupakan masa kampanye dalam dinamika eksternal mungkin peserta melihat didepan mata terkait dengan isu kerawanan netralitas ASN yang marak sekarang, politik uang dan ujaran kebencian di media sososial,” ucapnya.
Syarifuddin memberikan apresiasi terhadap peran pers dalam mendistribusikan informasi terkait kegiatan Bawaslu, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menyebutkan bahwa Bawaslu secara nasional mendapatkan tingkat kepercayaan sebesar 74 persen dari masyarakat, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas.
“Terima kasih atas kontribusi teman-teman pers dalam pemberitaan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Suasana kondusif saat ini juga dipengaruhi oleh berita-berita yang disampaikan oleh pers bersama Bawaslu,” ujarnya.
Syarifuddin berharap pelaksanaan Pilkada, khususnya di Kabupaten Sidrap, berjalan dengan baik dan kondusif. Ia mengajak peserta untuk berkontribusi dengan memberikan masukan mengenai potensi kerawanan lainnya, serta berharap sesi diskusi dapat berjalan dinamis.
Sementara itu, Muhardin dalam sambutannya menyampaikan bahwa jumlah Bawaslu tidak sebanding dengan jumlah pemilih, sehingga diperlukan peran serta masyarakat untuk membantu Bawaslu terkait pengawasan partisipatif.
“Kami di Bawaslu Kabupaten ada 3 orang, di kecamatan 3 orang juga, di kelurahan dan TPS masing-masing 1 orang, jadi jika menurut logika pengawasan satu orang di awasi 1 orang, tapi Bawaslu Sidrap tidak sampai 200 orang untuk mengawasi 200 ribu lebih DPT, ” ujarnya.
Andarias Duma, yang membuka kegiatan, berharap para peserta, termasuk pemilih pemula, dapat menjadi perantara Bawaslu untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang cara berdemokrasi yang benar, serta memahami larangan-larangan dalam pelaksanaan Pilkada.
Di Kabupaten Sidrap, terdapat tiga pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU, dan saat ini mereka memasuki tahapan kampanye.
“Kita patut berbangga, karena pada periode lalu, Pilkada Sidrap berlangsung aman. Namun, kami perlu mengingatkan mengenai peta kerawanan. Sulsel masuk dalam lima besar daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi di seluruh Indonesia, berdasarkan rilis Bawaslu RI,” jelasnya.
Kerawanan tersebut dikembalikan kepada masyarakat, dengan harapan Pilkada di Kabupaten Sidrap dapat berlangsung aman. Seperti dicontohkan pada Pilkada sebelum nya Sidrap berada di Zona merah namun menjadi hijau karena berjalan aman, dan hal itu juga terjawab dengan terpilihnya kembali 3 komisioner Bawaslu Sidrap.
Andarias juga berharap agar pemilih pemula dapat menyampaikan kepada teman-teman mereka tentang pentingnya berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber yakni Nurhalim Kabag Analisis Dit Intelkam Polda Sulsel, Enggal Bert Johannes Rohi yang merupakan Deputi Sekjen Kipp Indonesia dan Ketua Netfid Sulsel Sukrianto Kianto. (*)
