MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Pusat Kajian HAM, Migrasi dan Multikulturalisme–Universitas Jember (CHRM2-UNEJ) saat ini melaksanakan kerja sama dengan The Westminster Foundation for Democracy (WFD) sebagai lembaga publik independen dari Kerajaan Inggris, Selasa-Rabu (5-6/11/2019) di Swiss-Bellin Jl. Boulevard No.55, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
WFD mendorong peningkatan kapasitas DPR-RI, DPD-RI dan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran agar lebih berkualitas, akuntabel, partisipatoris dan inklusif di wilayah Indonesia.
Salah satu permasalahan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat luas adalah banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai bermasalah, baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun karena dinilai diskriminatif terhadap perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok minoritas lain.
“Sehubungan hal di atas, dengan dukungan program CLFI dari Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri (DFAT) Canada, WFD dan CHRM2-UNEJ menyelenggarakan lokakarya tentang pemantauan, peninjauan dan pengawasan Peraturan Daerah oleh DPRD sebagai upaya mengurangi Perda/ Perkada bermasalah,” ungkap Direktur LBH Pers Makassaar, Fajriani Langgeng, panitia regional Lokakarya WFD.
Agenda tersebut menghadirkan anggota DPRD, Staf Biro Hukum, Pegiat Organisasi Masyarakat Sipil, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Hellay Mojadidi, Koordinator Dana Kanada untuk Inisiatif Lokal, Embassy of Canada for Indonesia dan Timor Leste, menyebutkan dalam memastikan, salah satu hal sebagai masyarakat demokratis adalah menjunjung kesetaraan bagi setiap orang, termasuk kaum minoritas harus dihormati.
“Pemerintah Kanada memahami keberagaman adalah sumber kekuatan dan ketahanan dan tentunya menjadikan Kanada kaya. Inklusif adalah hal yang baik, tetapi memang bukan jalan yang mudah,” ujarnya.
Kanada berkolaboraasi dengan negara lain, dalam mempelajari sistem inklusif. Ini sangat penting dan berharap Indonesia bisa menjadi bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
“Menjadi inklusif bukan jalan mudah, tapi ketika pemerintah memilih cara inklusif maka keunggulan ekonomi, sosial hingga bisa menjadi negara demokratis. Membangun sistem inklusif tentu sulit, dibutuhkan waktu. Kanada bisa sebaik sekarang ini karena berkolaborasi dengan negara lain menciptakan sistem inklusif tersebut,” tambahnya. (*)
Editor: Dian Muhtadiah Hamna
WFD, Lembaga Independen Inggris Dorong Kapasitas Legislasi
MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Pusat Kajian HAM, Migrasi dan Multikulturalisme–Universitas Jember (CHRM2-UNEJ) saat ini melaksanakan kerja sama dengan The Westminster Foundation for Democracy (WFD) sebagai lembaga publik independen dari Kerajaan Inggris, Selasa-Rabu (5-6/11/2019) di Swiss-Bellin Jl. Boulevard No.55, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
WFD mendorong peningkatan kapasitas DPR-RI, DPD-RI dan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran agar lebih berkualitas, akuntabel, partisipatoris dan inklusif di wilayah Indonesia.
Salah satu permasalahan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat luas adalah banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai bermasalah, baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun karena dinilai diskriminatif terhadap perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok minoritas lain.
“Sehubungan hal di atas, dengan dukungan program CLFI dari Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri (DFAT) Canada, WFD dan CHRM2-UNEJ menyelenggarakan lokakarya tentang pemantauan, peninjauan dan pengawasan Peraturan Daerah oleh DPRD sebagai upaya mengurangi Perda/ Perkada bermasalah,” ungkap Direktur LBH Pers Makassaar, Fajriani Langgeng, panitia regional Lokakarya WFD.
Agenda tersebut menghadirkan anggota DPRD, Staf Biro Hukum, Pegiat Organisasi Masyarakat Sipil, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Hellay Mojadidi, Koordinator Dana Kanada untuk Inisiatif Lokal, Embassy of Canada for Indonesia dan Timor Leste, menyebutkan dalam memastikan, salah satu hal sebagai masyarakat demokratis adalah menjunjung kesetaraan bagi setiap orang, termasuk kaum minoritas harus dihormati.
“Pemerintah Kanada memahami keberagaman adalah sumber kekuatan dan ketahanan dan tentunya menjadikan Kanada kaya. Inklusif adalah hal yang baik, tetapi memang bukan jalan yang mudah,” ujarnya.
Kanada berkolaboraasi dengan negara lain, dalam mempelajari sistem inklusif. Ini sangat penting dan berharap Indonesia bisa menjadi bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
“Menjadi inklusif bukan jalan mudah, tapi ketika pemerintah memilih cara inklusif maka keunggulan ekonomi, sosial hingga bisa menjadi negara demokratis. Membangun sistem inklusif tentu sulit, dibutuhkan waktu. Kanada bisa sebaik sekarang ini karena berkolaborasi dengan negara lain menciptakan sistem inklusif tersebut,” tambahnya. (*)
Editor: Dian Muhtadiah Hamna
