PAREPARE, Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe membuka resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan I Tahun 2023 di Novotel Makassar, Jumat malam (5/5/2023).
Monev dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim, Sekda H Iwan Asaad, dan jajaran Pemerintah Kota Parepare secara lengkap mulai Staf Ahli, Asisten, dan para Kepala SKPD termasuk Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan, bahwa berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemkot Parepare dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 telah memberikan hasil menggembirakan berkat kerja sama yang baik antara berbagai stakeholder pembangunan daerah. Hal ini tampak dari membaiknya berbagai indikator makro daerah tahun 2023.
Secara umum Taufan Pawe memaparkan, pertumbuhan ekonomi Parepare pada 2021 sebesar 4,41%, sedangkan pada 2022 meningkat menjadi 5,93%. Pertumbuhan ekonomi pada 2022 ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan real estate serta belanja pembangunan pemerintah.
PDRB per kapita Parepare juga mengalami peningkatan. Pada 2021 sebesar Rp51,18 juta dan pada 2022 meningkat menjadi Rp56,16 juta.
Pada 2022, inflasi sebesar 6,66% meningkat ddibanding 2021 yang hanya sebesar 4,69%. Tingkat kemiskinan pada 2021 sebesar 5,40% atau 7.930 orang, namun pada 2022 meningkat menjadi 8.010 orang atau 5,41%.
Pada 2021, tingkat pengangguran mencapai 6,72% dan berhasil diturunkan pada 2022 menjadi 5,60%.
Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Parepare terus mengalami peningkatan. Pada 2021 sebesar 78,21, kemudian meningkat menjadi 78,54 pada 2022.
Indeks Gini (Gini Ratio) juga berhasil diturunkan dari 0,381 pada 2021, menjadi 0,377 pada 2022. “Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan di Kota Parepare semakin merata,” kata Taufan Pawe.
Wali Kota Parepare dua periode ini mengemukakan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan hal sangat strategis dalam pencapaian target pembangunan daerah.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) bertujuan untuk mengetahui kemajuan (progress report) terhadap pelaksanaan setiap kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
“Pada Kesempatan ini, saya intruksikan seluruh Kepala SKPD untuk mengevaluasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran dan segera menemukan solusi yang tepat dan mengambil langkah-langkah strategis agar serapan anggaran pembangunan dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan,” tegas Taufan Pawe.
Taufan Pawe berharap, seluruh perangkat daerah dapat memperlihatkan semangat kerja yang tinggi sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri, dan Berkarakter.
Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen dalam laporannya memaparkan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 907.611.555.607, dari berbagai sumber pendapatan.
“Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 ditarget senilai Rp 179.162.217.169, dan realisasi PAD hingga tanggal 30 April 2023 senilai Rp 57.416.476.558 atau 32,05% dari target,” papar Zulkarnaen.
Belanja dalam APBD Parepare Tahun Anggaran 2023 senilai Rp924.595.555.607, untuk membiayai 165 program, 470 kegiatan dan 1.587 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah. Data ini menunjukkan bahwa APBD 2023 lebih besar dibanding 2022 yang hanya Rp 923.238.509.528, dengan jumlah program lebih banyak yaitu 171 program, 460 kegiatan dan 1.618 sub kegiatan pembangunan.
Zulkarnaen mengungkapkan, hasil Monev yang dilakukan oleh Bappeda menunjukkan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan hingga triwulan I per 31 Maret 2023 cukup baik yakni mencapai 25,23%. Dan awal triwulan II per 30 April 2023 meningkat menjadi 28,93%. Sementara realisasi keuangan per 31 Maret 2023 masih cukup rendah yakni senilai Rp118,81 miliar atau hanya 12,85%. Namun per 30 April 2023 meningkat menjadi Rp142,41 miliar atau 15,40% dari total APBD senilai Rp924 miliar.
Capaian 2023 ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan 2022, di mana capaian kinerja fisik hanya 23,57% dan realisasi keuangannya hanya Rp101,38 miliar atau 10,98%.
“Serapan anggaran yang masih cukup rendah ini, perlu menjadi fokus perhatian bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah, untuk mempercepat realisasi anggaran pembangunan karena belanja pemerintah sangat berkontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ingat Zulkarnaen.
Serapan APBD menjadi salah satu trigger bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rata-rata kontribusi belanja administrasi pemerintah daerah terhadap PDRB Parepare dalam tiga tahun terakhir mencapai 8,90%, yang menempati peringkat keempat tertinggi setelah sektor usaha perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan sektor real estate.
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK Fisik pada triwulan I sebesar 12,06%, namun realisasi keuangannya masih nihil.
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK Non Fisik pada triwulan I sebesar 18,34 %, namun realisasi keuangannya masih sangat rendah senilai Rp877.925.606 atau 1,06% dari total DAK Non Fisik senilai Rp 82.683.481.000.
Pada 2023 ini juga, Pemkot Parepare tidak memperoleh alokasi Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi. (Adv)
Sumber : artikelnews
