PIJARNEWS.COM, PAREPARE – Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI menggelar kegiatan penguatan kelompok konstituen di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini digelar pada 28-30 April dan 2 Mei 2025.
Program ini menitikberatkan pada isu kekerasan dan perlindungan sosial (perlinsos) di tingkat masyarakat.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran kelompok konstituen dalam penyediaan layanan komunitas, advokasi kebijakan, partisipasi politik, serta isu perubahan iklim (climate change).
Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan diikuti oleh perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia produktif, serta kelompok konstituen lainnya yang aktif di wilayah tersebut.
BeritaTerkait
Sappe Angka, Asisten Program INKLUSI BaKTI YLP2EM, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menjalin koordinasi yang baik antara kelompok konstituen dan pemerintah, terutama dalam pemberian advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan atau membutuhkan layanan sosial.
“Tujuannya tentu agar terjalin koordinasi yang baik antara kelompok konstituen dengan pemerintah, khususnya dalam memberikan advokasi bagi korban kekerasan dan isu sosial lainnya,” ujar Sappe Angka.
Ia menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat lebih mandiri dalam menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi, serta mampu menyelesaikannya dengan pendekatan advokasi berbasis komunitas.
“Kami berharap masalah yang ada di masyarakat dapat kita atasi bersama. Dengan kegiatan ini, kami ingin mendorong kemandirian kelompok dalam memberikan advokasi,” tegasnya.
Sementara itu, Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare, Rusdin, S.Sos., yang menjadi salah satu pemateri, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, program seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh YLP2EM. Ini menjadi wadah edukasi masyarakat agar lebih memahami program-program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah,” ucap Rusdin.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menyampaikan program secara efisien, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan. (*)
Reporter: Iqbal
