Oleh : Umi Salamah, S.Pd
(Aktivis Muslimah dan Pemerhati Generasi)
Kota Samarinda, kembali menjadi sorotan. Hal itu terkait tata kelola sampah. Pasalnya Ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim) itu masuk lima besar daerah dengan pengelolaan limbah domestik terburuk di Kaltim. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Anwar Sanusi. Selain Samarinda, ada daerah lain seperti, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, dan Kutai Barat yang sama-sama belum memenuhi standar nasional dalam sistem pengelolaan sampah. Kelimanya masih menggunakan metode open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka, cara kuno yang sudah lama dilarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), (Senin 7/7/2025 Kaltimpost.jawapos.com).
Darurat Sampah
Persoalan sampah terus terjadi, tetapi minimnya penegakan hukum dan anggaran pengelolaan, menunjukkan kurang seriusnya pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut. Tumpukan sampah adalah bukti lalainya negara dan rendahnya kesadaran rakyat akan bahaya sampah. CEO dan founder Waste 4 Change, Mohamad Bijaksana Junerosano mengatakan, tidak adanya panduan yang jelas menyebabkan pengelolaan sampah menjadi tumpang tindih antara pemerintah dan pihak lainnya (Senin, (7/7/2025 sulbar.tribunnews.com).
Berbagai terobosan untuk mengatasi masalah limbah sampah plastik pun tidak berhasil. Seorang jurnalis bernama Dandy Laksono berpendapat, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi limbah sampah. Pertama, di level kultural. Masyarakat setidaknya diedukasi mengurangi konsumsi plastik. Kedua, kebijakan politik. Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan karena level kultural dan individu berdampak kecil. Dampak yang kecil bisa cepat dihabisi oleh sebuah kebijakan struktural. Jadi bukan hanya individunya yang harus sadar dan saleh, negara juga harus sadar dan saleh. Sebaliknya, negara yang tidak menerapkan sistem yang sahih (benar) tidak akan mampu menyolusikan masalah limbah sampah plastik. Oleh karena itu, limbah sampah plastik membutuhkan solusi yang holistik (menyeluruh). (Senin, 7/7/2025 muslimahnews.net)
Kritik Sistemis
Ekonom kapitalis, Adam Smith menyatakan bahwa sifat konsumerisme manusia memiliki sisi positif. Gaya hidup ini dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Inilah sebab, masyarakat kapitalistik sulit memilah yang mana kebutuhan, dan mana keinginan karena dalam pandangan kapitalisme, apa pun yang manusia butuh harus dipenuhi tanpa kecuali.
Jika prinsip tersebut kita tarik dalam realitas peningkatan volume sampah, konsumerisme yang kian menggejala jelas berdampak langsung pada lingkungan. Di sisi lain, ada paradigma mendasar yang memerlukan kajian sistemis dalam tata kelola lingkungan kita. Paradigma kapitalisme yang mengutamakan kepentingan korporasi adalah faktor yang menyulitkan niat untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Hasrat meraup keuntungan telah mengerdilkan kesadaran korporasi untuk memperhatikan lingkungan. Manusia-manusia kapitalistik yang tidak mampu memilah kebutuhannya bertemu dengan hasrat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari para korporat. Alhasil, niat baik aktivis lingkungan untuk meringankan beban bumi seolah menemui jalan buntu.
Padahal, masalah lingkungan bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, butuh kebijakan holistik yang mampu menuntaskan masalah lingkungan hingga ke akar-akarnya. Dari tataran individu, masyarakat hingga negara. Sebab, kerusakan lingkungan yang berdampak pada krisis iklim ini bersifat holistik pula.
Solusi Holistik
Sistem kapitalisme tidak memperhatikan kerusakan lingkungan dan memperdulikan keselamatan manusia. Hal yang utama menjadi perhatian para penguasa dan pejabat dalam sistem ini ialah mendapatkan keuntungan dan terpenuhi kepentingannya saat berkuasa. Lemahnya inovasi untuk menyolusi masalah sampah plastik terbukti dari adanya kerja sama yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah dengan asing dalam pengelolaan sampah.
Sebaliknya, dalam islam Kelestarian lingkungan adalah poin penting dalam pembangunan karena Islam sangat memperhatikan lingkungan. Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya…” (QS Al-A’raf: 56). Rasulullah saw. sendiri senantiasa mengingatkan para sahabat untuk menjaga lingkungan. Saat hendak melakukan perang, Rasulullah memerintahkan agar tidak menebangi pohon dan merusak lingkungan. Para sahabat sendiri menyadari hakikat firman Allah, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia…” (QS Ar-Ruum: 41).
Berdasarkan hal ini, manusia wajib menjaga lingkungan. Segala aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan wajib manusia jauhi. Dalam tataran individu, menjaga lingkungan dapat diawali dengan memilah kebutuhan dan keinginan. Dengan sendirinya, masyarakat tidak akan membeli apa yang tidak mereka butuh. Kontras dengan pandangan kapitalisme yang memandang apa pun yang manusia inginkan otomatis terkategori kebutuhan.
Islam pun mengharuskan negara menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat dengan mengedukasi bahaya sampah. Beberapa hal yang ditempuh Khilafah untuk menyolusi secara holistik terkait sampah adalah: Pertama, negara akan mengembangkan riset terpadu untuk menemukan teknologi mutakhir, baik dalam menyediakan kemasan alternatif yang ramah lingkungan maupun dalam teknologi pengolah sampah yang mumpuni. Kedua, negara akan memberikan bantuan khusus untuk inovasi penyediaan alternatif plastik yang didanai negara. Ketiga, negara akan memperhatikan pendirian pabrik untuk mendaur ulang limbah yang diizinkan. Limbah-limbah yang tidak dapat didaur ulang akan diproses dahulu sebelum dibuang sehingga ketika dibuang tidak akan membahayakan manusia, hewan, maupun alam. Keempat, negara akan membentuk tim ilmuwan untuk mempelajari dan mengembangkan cara-cara baru guna membersihkan limbah yang tidak dapat didaur ulang guna menghilangkan risiko dan bahaya bagi rakyat.
Dengan penjabaran di atas, maka masalah sampah akan dapat tersolusikan melalui gerak sinergi antara individu, masyarakat dan negara dengan merujuk pada aturan islam kaffah.
Wallahu a’lam bisshowwab. (*)
