Oleh : Andi Putri (Praktisi Pendidikan dan Relawan Penulis)
Menjadi seorang pemimpin tentulah tidak akan lepas dari banyaknya mata yang memandang, bukan karena ia terkenal, melainkan adanya tanggung jawab besar dipundaknya yang harus ia pikul. Tiap mata akan senantiasa mengawasi atas setiap kebijakan dan tingkah lakunya. Sudah sewajarnya, begitulah kehidupan seorang pemimpin. Lantas bagaimana kemudian jika pemimpin justru hidup mewah dan glamor yang jika dibandingkan dengan kesejahteraan rakyatnya yang sangat jauh.
Seperti beberapa minggu lalu viral di jagat sosial media adanya pembelian mobil dinas yang nilainya sangat tinggi dibandingan dengan tujuan pembeliannya. Mengapa tidak? Uang 8,7 M dihabiskan untuk membeli mobil dengan alasan agar mampu melewati jalan yang rusak, banyak yang mengkritik bahwa harusnya uang sebanyak itu baiknya untuk perbaikan jalan agar semua rakyat bisa melewatinya. Meski demikian Pembelian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar – Rp8,7 miliar akhirnya dibatalkan setelah memicu polemik dan kritik publik. Keputusan ini diambil untuk mengembalikan dana ke kas daerah setelah mempertimbangkan masukan masyarakat.
Itu hanya satu dari sekian banyak contoh kondisi kepemimpinan di negeri ini yang tidak luput dari kemewahan, seperti pejabat yang sempat menganggarkan Rp 48,7 miliar dari APBN 2022 untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan di Kalibata, dengan biaya per rumah mencapai Rp 90 juta juga menuai pro dan kontra, dan masih banyak lagi contoh pejabat yang juga memamerkan kemewahannya di sosial media. Ada apa dengan para “wakil rakyat” kita? Mengapa bisa hidup bermewah-mewah padahal rakyat sedang menderita?
Wakil Rakyat Tergerus Sistem Rusak dan Merusak
Ditengah ditetapkannya oleh Pemerintah Indonesia terkait adanya efisiensi anggaran ketat pada 2025-2026, yang diatur melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, guna mengalihkan dana ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), namun disisi lain pejabatnya justru pamer kemewahan. Padahal, rakyat masih terjerat kemiskinan dan hidup susah, sehingga dipertanyakan kepekaannya.
Pejabat yang flexing kemewahan harta bendanya bukan sesuatu yang baru. Mungkin kita sering melihat pembahasan mengenai harga tas menteri A, merek jam tangan mewah pejabat B, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada saat yang sama, ekspos gaya hidup pejabat juga muncul ketika mereka terjerat kasus korupsi.
Mirisnya, mayoritas rakyat Indonesia masih mengalami krisis ekonomi dan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik menyebut, sebanyak 25,22 juta penduduk Indonesia masuk pada kategori ‘miskin’ per Maret 2024. Selain itu, data terakhir BPS juga menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir. Ini menjadi sebuah ironi. Ketika masih banyak rakyat Indonesia berjuang lepas dari garis kemiskinan agar hidup lebih sejahtera, para pejabat dan wakil rakyat justru mengadopsi gaya hidup hedonisme.
Sejatinya, kondisi ini sudah seperti “kebiasaan” ditengah para pejabat dan wakil rakyat. flexing dapat diartikan sebagai tindakan menyombongkan diri dengan menunjukkan harta atau gaya hidup mewah. Kamus Urban Dictionary menjelaskan bahwa flexing berkaitan erat dengan upaya menampilkan citra diri berdasarkan kepemilikan materi. Ini merupakan buah dari cara pandang sistem kapitalisme yang sudah mengakar ditengah masyarakat.
Dimana dalam sistem kapitalisme, telah menjadikan materi sebagai tolok ukur kebahagiaan dan kemuliaan. Kapitalisme melahirkan nilai hidup yang materialistis, hedonistis, dan individualistis. Nilai-nilai inilah yang menjiwai pola pikir dan perilaku, tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga para elite yang mestinya menjadi teladan. Walhasil, pejabat tidak segan memamerkan kemewahan, meskipun rakyat sedang terimpit kesulitan ekonomi.
Belum lagi dalam paradigma kapitalisme, mengukur martabat seseorang dari jumlah harta yang dimiliki atau gaya hidup yang dijalani. Dalam logika kapitalisme, makin tinggi status sosial dan ekonomi, makin tinggi pula derajat kemuliaannya. Padahal, logika semacam ini hanya akan membuat manusia berlomba mengejar materi dan jabatan, kadang tanpa memperhatikan lagi halal-haram. Lantas wajar muncul pendapat pejabat yang mengatakan bahwa seolah dengan kemewahan akan menjaga “marwah” mereka.
Meski sempat ada Usulan UU Anti-flexing dimaksudkan untuk meredam keresahan publik. Namun jika dicermati, gagasan ini tidak menyentuh akar masalah. Ia hanya mengatur perilaku yang tampak di permukaan, sedangkan paradigma hidup yang melatarbelakanginya tetap utuh.
Sistem kapitalisme juga tidak lepas dari akidahnya yang sekuler (memisahkan kehidupan dari agama) sehingga hilanglah sensitifitas pejabat/pemimpin terhadap kesulitan rakyatnya. Hingga akhirnya mendegradasi iman para pejabat/pemimpin/penguasa negeri, sehingga tidak lagi merasa takut akan amanah yang dipikul, tidak takut jika kemudian mendzalimi rakyatnya atau bahkan sekedar merasa empati dengan tidak bermewah-mewah ditengah kesulitan rakyat.
Islam Melahirkan Pemimpin yang Menjaga Marwah dengan Meriayah Rakyat
Dalam Islam, seorang penguasa atau pemimpin adalah pelindung bagi rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, kelak ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat atas amanah kepemimpinannya itu. Sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ, “Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).
Bahkan sangking beratnya amanah kepemimpinan itu, Nabi Muhammad ﷺ pernah mengingatkan agar manusia tidak meminta dijadikan pemimpin atau meminta jabatan. Ini karena tanggung jawab seorang pemimpin di dunia dan akhirat sangat berat.
Abdurrahman bin Samurah berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, ‘Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan, tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun, jika kamu diangkat tanpa permintaan, kamu akan diberi pertolongan.” (HR Muslim)
Tidak hanya itu islam juga menggambarkan para pemimpin sebagai pelayan umat, bukan penguasa yang berhak menikmati fasilitas mewah. Rasulullah ﷺ mencontohkan hal ini dengan sangat jelas. Meskipun beliau adalah seorang kepala negara, beliau hidup sederhana, tidur di atas tikar kasar yang meninggalkan bekas di tubuhnya, dan menolak hidup dalam kemewahan. Bahkan, ketika para sahabat menawarkan harta agar beliau ﷺ bisa hidup lebih layak, Rasulullah ﷺ justru menolak dengan mengatakan bahwa beliau ﷺ lebih memilih hidup sebagaimana seorang hamba yang bersyukur.
Ada juga keteladaan datang dari para sahabat. Umar bin Khaththab ra., misalnya, dikenal sebagai khalifah yang sangat zuhud. Ketika Romawi dan Persia ditaklukkan, harta rampasan perang mengalir deras ke Madinah. Namun, Umar tetap mengenakan pakaian bertambal dan menolak fasilitas mewah. Bahkan saat melakukan kunjungan ke Palestina, beliau hanya ditemani seorang pelayan dengan seekor unta yang ditunggangi secara bergantian.
Khalifah Umar ra. Juga pernah berkata, “Aku sangat khawatir akan ditanya Allah Swt. kalau seandainya ada keledai terpeleset di jalanan di Irak, alasan aku tidak menyediakan jalan yang rata.” Hal ini menunjukkan sangat tingginya kesadaran Khalifah Umar bin Khaththab terhadap nasib rakyatnya. Kalau keledai jatuh saja beliau sangat takut, apalagi jika manusia yang jatuh akibat jalan yang tidak rata. Tentulah beliau tidak berfikir menjaga marwahnya dengan membeli kendaraan yang bagus untuk melewati jalan itu, pun tidak meremehkan seekor hewan yang terperosok karena jalan yang rusak. Beliau takut jalan itu nanti akan memakan banyak korban dan akan mempersulit akhiratnya kelak.
Begitu besarnya perhatian para khalifah terhadap umatnya hingga membuat mereka sering menangis, merenung, bahkan tidak bisa tidur selama kepemimpinannya. Fatimah, istri Umar bin Abdul Aziz, pernah menemukan suaminya di tempat salatnya dengan air mata membasahi janggutnya. Ia berkata, “Wahai Amirulmukminin, bukankah segala sesuatu itu adalah baru adanya?” Umar menjawab, “Fatimah, aku memikul beban umat Muhammad dari yang hitam hingga yang merah. Aku juga memikirkan persoalan orang-orang yang fakir dan kelaparan, orang yang sakit dan diacuhkan, orang yang tidak sanggup berpakaian yang tersisihkan, orang yang teraniaya dan tertindas, yang terasing dan tertawan, yang tua dan yang jompo, yang memiliki banyak kerabat, tetapi hartanya sedikit, serta orang-orang seperti mereka di seluruh pelosok negeri. Aku sadar dan aku tahu bahwa Tuhanku kelak akan menanyakannya pada hari kiamat. Aku khawatir saat itu aku tidak memiliki alasan terhadap Tuhanku, maka menangislah aku.”
Perilaku ini menggambarkan paradigma kepemimpinan dalam Islam, yakni menjalankan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan kesempatan untuk mempertontonkan kekuasaan dan kekayaannya. Aturan syariat juga memastikan agar pejabat tidak menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Harta milik negara dikelola untuk kepentingan umat, bukan untuk membiayai gaya hidup para penguasa. Mekanisme hisbah (pengawasan masyarakat) dan qadhi mazhalim (pengadilan khusus untuk mengadili kezaliman penguasa) akan memastikan pemimpin tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan syariat islam.
Begitulah, ketika sistem Islam diterapkan secara sempurna sebagai panggilan akidah, kita akan menemukan berbagai kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan serta kepedulian para pemimpin. Kepemimpinan yang amanah harus disupport oleh sistem islam yang menyeluruh agar bisa menciptakan lingkungan yang bertaqwa dan hidup dengan amar ma’ruf nahi munkar. Sehingga seorang penguasa bertakwa kepada Allah, takut kepada-Nya, dan selalu merasa diawasi oleh-Nya dalam keadaan rahasia dan terang-terangan, semua itu akan mencegahnya bersikap tirani terhadap rakyatnya.
Terakhir, perlu diketahui bersama bahwa apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan Para Khalifah terdahulu adalah bahwa jabatan bukan alasan untuk mencari rezeki, bukan pula sebagai penyambung hidup sehingga menjadi alasan untuk hidup berlebihan. Kekayaan harta bukan sebuah kemulian apalagi untuk seorang pemimpin. Pemimpin sejati adalah ia yang paling takut kepada Rabb-Nya. Hatinya dekat dengan Allah, sehingga tidak akan terpikat oleh dunia apalagi kegemerlapan harta. Rasa takutnya kepada Allah menjadikan marwahnya terjaga, ia memaksimalkan dirinya mengurusi atau meriayah rakyatnya hingga-hingga ia takut untuk berbuat dzolim kepada mereka. Allahu’alam bi shawab.
